Petugas melakukan penghitungan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019). ANT/Aprilio Akbar.
Petugas melakukan penghitungan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019). ANT/Aprilio Akbar.

TKN: Pilpres Mustahil Dimanipulasi

Pemilu pemilu serentak 2019
M Sholahadhin Azhar • 16 Mei 2019 14:24
Jakarta: Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan kubu penantang tentang kecurangan masif yang terjadi di pemilihan presiden. Hasto menilai pandangan itu salah kaprah.
 
"Kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit dari pada pemilu legislatif," ujar Hasto di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Baca: Kubu Prabowo Dianggap Ingin Memanipulasi Kesadaran Publik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hasto menilai mustahil memanipulasi dokumen di Pilpres 2019. Karena hanya dua kandidat yang bertanding dan celah kecurangan menjadi sempit.
 
Kondisi berbeda bisa terjadi di pemilihan legislatif karena celah kecurangan justru lebih terbuka karena kerumitan sistem. Apalagi, para caleg juga bersaing dengan rekan sesama partai politik untuk mendapatkan suara.
 
"Secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi," ujar Hasto.
 
Ia menilai klaim sepihak dan narasi kecurangan yang dibangun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno hanya permainan. Klaim dan narasi itu terus diulang.
 
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, melihat narasi kecurangan pemilu sangat tak logis. Pihak yang tak membantah hasil pilpres itu justru mengakui hasil pemilu legislatif.
 
Arya juga melihat klaim kecurangan yang dimainkan juga kontraproduktif dengan kinerja saksi partai politik Koalisi Adil dan Makmur. Sebab, di tempat pemungutan suara (TPS), mereka mengawal dua pemilu secara bersamaan.
 
"Masa enggak dikawal mereka suara pilpresnya, kan enggak mungkin yang namanya Gerindra, PKS, PAN tidak mengawal suara pilpresnya," sebut Arya.
 
Baca: Bawaslu Perintahkan KPU Lanjutkan Situng
 
Arya heran. Pengawasan pileg dan pilpres dilakukan bersamaan, harusnya kubu penantang juga mengusut kecurangan di pileg.
 
"Kenapa yang satu mereka akui, yang satu enggak mereka akui. Intinya mereka pengecut," pungkas Arya.
 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif