Ilustrasi. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.
Ilustrasi. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Kasus OSO Tak Ganggu Tahapan Pemilu

Pemilu pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 21 Desember 2018 15:25
Jakarta: Kasus pencoretan nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai caleg DPD dipastikan tak mengganggu tahapan Pemilu 2019. KPU bersikukuh OSO harus mundur dari jabatan ketum jika ingin menjadi caleg DPD.
 
"Saya rasa tidak akan memberi pengaruh pada tahapan penyelenggaraan pemilu kita," kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Desember 2018.
 
Pramono mengatakan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu 2019 mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal. Tahapan tersebut tak bisa diubah kecuali oleh lembaga yang memang berwenang mengitervensi jalannya tahapan Pemilu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pramono mengaku kaget dengan langkah Partai Hanura yang melaporkan Ketua KPU dan satu Komisioner KPU ke Bareskrim. Pasalnya keputusan KPU yang menyaratkan OSO mundur dari kepengurusan parpol jika ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD merupakan keputusan lembaga, bukan keputusan perseorangan.
 
"Ini kan keputusan institusi dalam arti keputusan kami bertujuh secara kolektif kolegial. Mengapa yang dilaporkan hanya dua? Jadi menurut saya ini adalah tanggung jawab kami bertujuh secara keseluruhan," tuturnya.
 
Pramono kembali menegaskan laporan di Bareskrim ini tidak akan mengganggu tahapan pemilu. Pasalnya keputusan KPU yang dipermasalahkan Partai Hanura tak ada kaitannya dengan jadwal dan tahapan pemilu.
 
"Jadi hal itu tidak bisa menunda atau mengintervensi apalagi menginterupsi penyelenggaraan tahapan Pemilu kita," tandasnya.
 
Baca: KPU KukuhMinta OSO Mundur dari Partai
 
Sebelumnya, Parti Hanura melaporkan Arief dan Hasyim ke Bareskrim karena tidak memasukkan nama Oesman Sapta Odang ke daftar calon tetap (DCT). Hanura menuding keduanya melakukan pelanggaran pidana.
 
Laporan ini teregistrasi di nomor laporan LP/B/1649/XII/2018/BARESKRIM. Keduanya dituding melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 316 KUHP juncto Pasal 106 KUHP, Pasal 107 KUHP, dan/atau Pasal 108 KUHP juncto Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
 

 

(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif