Sidang dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Sidang dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Laporan Bermodal Kliping Berita BPN Ditolak Bawaslu

Pemilu pemilu serentak 2019
Candra Yuri Nuralam • 20 Mei 2019 10:51
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menolak laporan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Gugatan itu menyangkut dugaan pelanggaran administrasi pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
 
"Tidak ada satu pun bukti matang yang membuktikan adanya pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)," kata anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang putusan Bawaslu di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019.
 
Bawaslu menilai bukti yang diberikan pelapor tidak sah. Pelapor hanya mencantumkan bukti berupa print out (cetakan) berita yang tidak bisa mewakili adanya kecurangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bukti itu tidak memenuhi syarat minimal pencantuman bukti tuduhan untuk kategori calon presiden. Bukti yang diberikan pelapor dinyatakan tidak mewakili setengah keseluruhan provinsi di Indonesia.
 
"Bukti print out 73 berita online tidak bisa dijadikan bukti, harus disertai bukti lain seperti dokumen, surat maupun video nyata yang paling sedikit terjadi 50 persen jumlah provinsi di Indonesia," ujar Ratna.
 
Ketua BPN Djoko Santoso, Sekretaris BPN Hanafi Rais, dan Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad melaporkan Jokowi-Ma'ruf atas dugaan memberikan janji berupa uang tunai kepada penyelenggara pemilu. Hal itu dituding dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang melibatkan sejumlah aparat sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia.
 
Baca: BPN Dianggap Tak Paham UU Pemilu
 
Mereka bertiga melaporkan dugaan kecurangan itu menggunakan 73 bukti print out dari berita online atas adanya kecurangan di 23 provinsi di Indonesia. Mereka menuntut Bawaslu membatalkan penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai pasangan calon presiden 2019.
 
Hanafi, putra Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mengaku BPN telah menemukan sejumlah keterlibatan ASN selama pemilu berlangsung. Dia juga menyebut keterlibatan ASN dipimpin salah satu menteri di pemerintahan Joko Widodo. Namun, Hanafi enggan menjelaskan rinci siapa menteri yang dimaksud.
 
"Pelanggaran TSM yang dilakukan terutama kepala daerah maupun ASN itu ditemukan ada di 23 provinsi dari 34 provinsi. Itu berarti lebih dari 50 persen. Bahkan ada indikasi sangat kuat untuk meminta tidak netral dari salah satu menteri," kata Hanafi saat melaporkan dugaan kecurangan di gedung Bawaslu, Jumat, 10 Mei 2019.
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif