Ketua tim hukum capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Ketua tim hukum capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra - Medcom.id/Faisal Abdalla.

Yusril Menyayangkan Hakim Mengesampingkan Peraturan MK

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Fachri Audhia Hafiez • 14 Juni 2019 17:55
Jakarta: Ketua tim hukum capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menyayangkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tak berpedoman pada Peraturan MK dalam pengambilan keputusan terhadap pemohon. Permohonan perbaikan kubu pemohon, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, diperbolehkan majelis hakim.
 
"Peraturan MK kemudian dikesampingkan oleh majelis hakim, tetapi kami tetap menghormati," kata Yusril usai persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Yusril menilai, majelis hakim mengambil kebijakan sendiri dan berbeda dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di dua aturan itu, perbaikan permohonan hanya bisa diajukan pada sidang sengketa pileg bukan pilpres.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tetapi seperti yang saya katakan dalam sidang, mengutip pasal Peraturan MK dan UU tentang hukum acara ya, kami menyatakan ini bukan soal kekosongan hukum. Karena kekosongan hukum di UU sudah diatasi oleh Peraturan MK," ucap Yusril.
 
(Baca juga:Tawar-menawar Alot Antara Hakim MK dan KPU)
 
Anggota tim hukum TKN, I Wayan Sudirta menegaskan, dua aturan itu sudah jelas mengatur tidak adanya perbaikan permohonan. Bila itu dilakukan, maka akan sangat merepotkan pihak terkait, termohon dan Bawaslu untuk menanggapi permohonan pemohon yang telah disiapkan sejak lama.
 
"Karena kami pihak yang menyiapkan jawaban atau keterangan atas permohonan yang mereka siapkan sejak lama. Karena itu tidak perlu mereka melakukan perbaikan, kalau kami perlu ada perbaikan," ucap Wayan.
 
Permohonan pemohon yang disampaikan yang pertama terdaftar pada 24 Mei 2019 berbeda dengan perbaikan permohonan yang disampaikan pada 10 Juni 2019. Pihak termohon, terkait dan Bawaslu terpaksa menyiapkan jawaban untuk permohonan pemohon yang telah diperbaiki. Padahal ketiganya hanya menyiapkan jawaban untuk permohonan pertama.
 
Majelis hakim menunda persidangan hingga Selasa, 18 Juni 2019. Agenda sidang akan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu setelah diperbaiki.

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif