Anggota tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Denny Indrayana. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Anggota tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Denny Indrayana. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Berkas Rampung, BPN Siap Menggugat Hasil Pemilu

Pemilu mahkamah konstitusi pilpres 2019
Whisnu Mardiansyah • 24 Mei 2019 13:25
Jakarta: Anggota tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Denny Indrayana tiba di kediaman calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum berkumpul untuk mematangkan persiapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
 
"Insyaallah (syarat dan berkas gugatan sudah rampung)," kata Denny, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Mei 2019.
 
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu belum mau memerinci materi-materi yang akan jadi bahan gugatan. Penjelasan akan disampaikan langsung oleh Prabowo sebelum melepas tim kuasa hukum ke MK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nanti tunggu saja keterangan dari Pak Prabowo. Jam 14.00 WIB ya katanya," tambah Denny.
 
Gugatan ke MK akan dipimpin langsung oleh Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo. Hashim merupakan adik kandung Prabowo Subianto.
 
Baca juga:Anak Buah Anies Ditunjuk Membela Kubu Prabowo ke MK
 
Tim advokasi hukum BPN yang telah ditunjuk, di antaranya, dua anak buah Anies Baswedan yang tergabung dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Rikrik Rizkian Bidang Harmonisasi Regulasi dan Bambang Widjojanto Bidang Pencegahan Korupsi. Serta pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era kabinet Indonesia bersatu II Denny Indrayana.
 
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akhirnya melunak memilih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi menyikapi hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019. Padahal sebelumnya, BPN tak percaya dengan MK untuk menyelesaikan sengketa pemilu.
 
"Di awal memang kita mendapatkan banyak masukan terkait dengan kondisi hukum belakangan ini yang sulit dipercaya maka kemudian kita sempat menyatakan tidak ke MK," kata juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa 21 Mei 2019.
 
Baca juga:Ketua MK Jamin Independensi Hakim
 
Namun, ada masukan dan desakan dari sejumlah daerah agar Prabowo menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Daerah-daerah-daerah kemudian melaporkan temuan-temuan hasil kecurangan ke BPN.
 
"Daerah-daerah itu menyamapikan kepada kami agaknya perlu langkah-langkah kknstitusional. Ini kan ada bukti-bukti yang kuat. Perlu dibawa ke lembaga yg punya wewenang untuk menyelesaikan masalah itu, baik Bawaslu maupun MK," jelas Dahnil.
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif