Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir - MI/Dwi Apriani.
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir - MI/Dwi Apriani.

Kubu Prabowo Dinilai Sengaja Bangun Opini Pilpres Curang

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Arga sumantri • 22 April 2019 12:34
Jakarta: Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir, menilai kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah membangun opini adanya kecurangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sikap itu disebut sebagai bentuk kepanikan oposan melihat hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei.
 
"Perilaku kubu Prabowo-Sandi adalah dibangunnya narasi bahwa jika Jokowi-Ma'ruf menang pilpres berarti melakukan kecurangan," kata Inas di Jakarta, Senin, 22 April 2019.
 
Menurut Inas, upaya menggiring opini penyelenggaraan pilpres curang adalah bentuk kecurangan itu sendiri. Prabowo-Sandi seharusnya lebih legawa menanggapi hasil yang ada. Terlebih, hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru diumumkan 22 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bagi Inas, sikap ini juga bisa jadi indikasi kubu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu mulai putus asa dengan hasil pilpres. Pasalnya, tidak ada satu pun lembaga survei arus utama yang menyatakan Prabowo-Sandi menang berdasarkan hitung cepat.
 
(Baca juga:Hitung Cepat Tak Dilakukan Sembarangan)
 
"Situasi yang sangat tidak menguntungkan ini membuat kubu Prabowo-Sandi jungkir balik dengan membuat narasi baru bahwa kecurangan yang menguntungkan kubu paslon 01 terjadi mulai dari penyelenggaraan pemungutan suara dari yang paling bawah," ujarnya.
 
Politikus Hanura itu menjelaskan lima komisioner KPU tingkat pusat bukan dipilih presiden, melainkan oleh Komisi II DPR. Dalam proses, seleksi dilakukan oleh anggota Komisi II yang berasal dari partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi.
 
Sementara itu, rekrutmen panitia pemungutan suara di tingkat bawah juga diatur oleh undang-undang (UU). Berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tujuh orang anggota Kelompok Panita Pemungutan Suara (KPPS) dipilih dari masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat tertentu.
 
"Artinya bahwa KPPS, KPUD, dan KPU bisa berisi orang-orangnya paslon 01 dan bisa juga berisi orang-orangnya paslon 02. Dan keduanya punya peluang untuk berbuat curang, apalagi di tingkat paling bawah, yakni KPPS," tegasnya.
 
(Baca juga:Elite Politik Diminta Dewasa Menyikapi Hasil Pemilu)

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif