Presiden Joko Widodo/Foto: Biro Setpres
Presiden Joko Widodo/Foto: Biro Setpres

Jokowi Sanggah Penegakan Hukum Pincang karena Dipimpin Politikus

Pemilu debat capres cawapres pilpres 2019 Jokowi-Ma`ruf
Whisnu Mardiansyah, Nur Azizah • 17 Januari 2019 22:16
Jakarta: Calon presiden nomor urut 02 Joko Widodo tak sepakat bila kementerian maupun lembaga hukum lemah bila dipimpin kader partai politik. Ia membantah tegas omongan Prabowo Subianto yang menyebut penegakan hukum hanya untuk orang kuat.
 
Jokowi menegaskan siapa pun tak boleh mendiskriminasi jabatan harus diberikan kepada orang partai atau profesional. Banyak aparat hukum yang berasal dari partai sangat baik dan legendaris dalam memimpin.
 
"Baharuddin Lopa (Jaksa Agung 2001) dari PPP bisa memimpin Kejaksaan Agung dengan baik. Kenapa dibedakan partai dan non-partai," tegas Jokowi dalam debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terpenting, terang dia, pemberian jabatan berdasarkan rekrutmen yang transparan dan mengacu integritas serta kapasitas. Benturan kepentingan diyakini tak terjadi bila proses itu berjalan di jalurnya.
Jokowi Sanggah Penegakan Hukum Pincang karena Dipimpin Politikus
Jokowi-Ma'ruf juga memastikan hukum tak akan tebang pilih. Hukum harus bisa memberikan rasa tentram dan kepada seluruh rakyat Indonesia.
 
Calon petahana pun menjamin kepastian hukum di Indonesia. Hal itu penting karena menyangkut banyak aspek, termasuk iklim investasi.
 
Ia memastikan merevisi undang-undang yang menghambat berkembangnya usaha kecil, dan menengah. Termasuk aturan yang tak pro-investasi.
 
"Hukum harus bisa memberi kepastian kepada investasi dan pengusaha," tegas dia.
Jokowi Sanggah Penegakan Hukum Pincang karena Dipimpin Politikus
Penegakan hukum tak tebang pilih bisa dilihat dari banyaknya aparat yang ditangkap karena bermain-main dengan hukum. Tak sedikit hakim maupun perangkat pengadilan ditangkap dalam kasus suap, korupsi, dan gratifikasi.
 
Namun, tak bisa dipungkiri bila banyak kasus hukum atas laporan masyarakat yang kurang mendapat respons aparat. Laporan yang masuk kebanyakan tak cepat ditindaklanjuti.
 

(OJE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif