Ilustrasi kampanye/Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi kampanye/Medcom.id/M Rizal

Caleg Gerindra Berkampanye di Sekolah Terancam Pidana

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 17 Oktober 2018 11:20
Jakarta: Penyelidikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jakarta Barat menunjukkan adanya pelanggaran kampanye oleh caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Ia mengajak guru-guru di SMPN 127 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kembali memilihnya dan membagikan stiker capres-cawapres dan nomor urut partai serta caleg.

"Kalau dari hasil penyelidikan dan investigasi kita, ada indikasi pelanggaran pidana," kata Ketua Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Jakbar Abdul Roup kepada Medcom.id, Rabu, 17 Oktober 2018.

Roup menjelaskan caleg Gerindra tersebut berkampanye melalui silaturahmi dengan guru-guru yang tergabung dalam MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Matematika dan Seni Budaya. Caleg incumbent tersebut mengajak mereka kembali memilihnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: Kampanye di Sekolah Dilarang Kegiatan tersebut memenuhi unsur pidana pelanggaran pemilu. Panwaslu Jakbar sudah melimpahkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Barat.

"Sekarang sudah masuk penyidikan. Sudah peningkatan status. Kita sudah serahkan ke polres. Kita hanya mendampingi proses penyidikan yang dilakukan pihak polres," ucap dia.

Baca: Caleg Gerindra Terbukti Berkampanye di Sekolah

Sesuai aturan, penyidik kepolsian memiliki waktu 14 hari memproses kasus ini. Jika penyidik kepolisian menyatakan kasus ini memenuhi unsur, laporan akan dilimpahkan ke Kejaksaan.

Caleg DPRD DKI dapil X dari Partai Gerindra itu diduga melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h juncto Pasal 521 serta Pasal 280 ayat (1) huruf h juncto pasal 493 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 ayat (1) huruf h menyebut,

'Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye.'

Sedangkan Pasal 521 UU Pemilu menyebut,

'Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.'




(OJE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi