Pengamat politik, Tony Rosyid (kedua dari kiri). Foto: Intan Yunelia/Medcom.id
Pengamat politik, Tony Rosyid (kedua dari kiri). Foto: Intan Yunelia/Medcom.id

PKS Disarankan Tetap Menjadi Oposisi

Pemilu koalisi partai
Intan Yunelia • 29 Juni 2019 14:41
Jakarta: Pengamat politik, Tony Rosyid menyarankan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak tergoda tawaran kabinet dengan bergabung ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. PKS harus siap bila akhirnya menjadi oposisi tunggal.
 
“Analisis saya lebih baik PKS sendirian, karena ketika harus sendirian menjadi oposisi dia berpotensi untuk menjadi partai besar ke depan,” kata Tony di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juni 2019.
 
Menjadi oposisi bentuk investasi politik jangka panjang untuk PKS. Hal itu berkaca dari PDIP yang menjadi oposisi selama 10 tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan syarat komunikasi politik kepada masyarakat terjalin baik dan konsisten.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Coba lihat PDIP 10 tahun investasi. Godaan apapun dia tolak di pemerintahan SBY. Koalisinya bekerja keras ke bawah dan hasilnya sampai sekarang semua lembaga survei selalu menaruh PDIP urutan paling atas. Mereka adalah partai yang sangat disiplin,” ujar Tony.
 
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Adil Makmur Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi dibubarkan. Hal tersebut usai dilakukannya pertemuan internal dengan lima pengurus partai politik pengusung siang tadi.
 
"Tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai, oleh karena itu sejak hari ini beliau (Prabowo Subianto) menyampaikan terima kasih dan koalisi Adil dan Makmur selesai, begitu juga dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, selesai," ucap Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di Media Center BPN 02, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.
 
Muzani menegaskan keputusan tersebut diambil Prabowo usai mengetahui hasil Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan secara final tidak mengabulkan dalil-dalil tim kuasa hukum BPN 02 secara menyeluruh. Keputusan tersebut dianggap sebagai hal yang mengikat.
 
Untuk langkah kedepannya, Prabowo melalui Muzani telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masing-masing partai politik. Apakah akan berlabuh kepada kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi kubu oposisi.
 
"Tentu semua partai memiliki pertimbangan dan jalan pikir yang tentu saja tidak bisa kita intervensi satu sama lain. Oleh karena itu beliau menghormati semua dan mempersilahkan parpol untuk mengambil keputusan parpolnya masing-masing," tuturnya.
 

(AZF)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif