Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)--Medcom.id/Faisal Abdalla.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)--Medcom.id/Faisal Abdalla.

Bawaslu Panggil Anies Baswedan

Pemilu pilpres 2019
Faisal Abdalla • 07 Januari 2019 13:39
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Anies kemungkinan dipanggil Bawaslu terkait pose dua jari dalam acara Konferensi Nasional (Konfernas) Partai Gerindra.
 
Pantauan Medcom.id, Anies tiba di gedung Bawaslu sekitar pukul 13.07 WIB. Anies menyambangi Bawaslu masih mengenakan seragam dinas lengkap.
 
Anies mengatakan dirinya dipanggil Panwaslu Kabupaten Bogor, namun pemanggilan dilakukan di kantor Bawaslu pusat. "Dipanggil Bawaslu (Panwaslu) Bogor, cuma diatur mereka lokasinya di sini, supaya memudahkan," kata Anies di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anies enggan membeberkan lebih jauh untuk apa ia dipanggil Bawaslu. Namun, kuat dugaan Anies dipanggil terkait pose dua jari saat Konfernas Partai Gerindra di Bogor beberapa waktu lalu.
 
Anies dilaporkan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). Juru Bicara GNR Agung Wibowo Hadi mengatakan, Anies dalam acara itu mengacungkan dua jari yang merupakan simbol pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 
"Sebagai pejabat publik yang harusnya Anies ada di kantornya, tapi ternyata dia beralasan diundang Partai Gerindra dalam rakornas ke Sentul yang notabenenya bukan berada di DKI Jakarta," kata Agung di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Desember 2018.

Anies dinilai melanggar Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 281 Ayat 1 UU PemiIu dinyatakan kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.
 
Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 
Ketiga, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 
"Bahwa di hari Senin itu sebagai pejabat publik yang harusnya ada di kantornya. Juga indikasinya adalah ketika dia menghancurkan sebuah simbol ini kan simbol dari 02," ujar Agung.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi