Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Perludem: Jangan Politisasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Whisnu Mardiansyah • 16 Desember 2018 16:02
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukan penyandang disabilitas mental masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) tak perlu diperdebatkan. Tugas KPU bagaimana memfasilitasi mereka menyalurkan hak suaranya.
 
Peneliti Perludem Titi Anggraeni mengatakan KPU perlu memberikan penjelasan, meski masuk ke dalam DPT tidak serta merta mereka wajib datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, memberikan hak konstitusionalnya adalah kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu.
 
"Kami imbau jangan politisasi hak pilih penyendang disabilitas. Jangan jadikan objek untuk kepentingan politik. Dianggap mereka warga negara kelas dua," kata Titi dalam sebuah diskusi 'Pasca-Penetapan DPT Tahap Ii di D'hotel, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Jaminan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Diapresiasi
 
Tugas KPU saat ini, mengidentifikasi jumlah pemilih disabilitas di setiap TPS. Petugas KPPS di masing-masing TPS bisa memberikan pendampingan penyandang disabilitas untuk memilih, jika tak bisa menggunakan hak pilihnya dengan alasan tertentu.
 
"Karena penggunaan hak pilih adalah hak/pilihan tidak bisa dipaksa. Tapi mendata mereka warga negara yang punya hak pilih, adalah sebuah keharusan bagi KPU sebagai alat atau organ negara," pungkasnya.
 
Sebelumnya, KPU memperbolehkan seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan tercatat dalam DPT. Kebijakan ini juga berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
 
Komisioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan, bedasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 11 tahun 2018, tentang pemilih di dalam negeri, telah mengatur seseorang yang mengalami disabilitas. Salah satu kategorinya yakni disabilitas mental.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif