MA Dinilai Menghakimi Putusan MK
Ketum Hanura OSO/MI/Susanto
Jakarta:Putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) keliru. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang digugat OSO merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 itu berisi larangan pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Nama OSO dicoret sesuai payung hukum tersebut.


"Putusan MA seakan-akan mengulang dan menghakimi putusan MK itu. Makanya saya mau tahu alasannya bagaimana dia menghakimi putusan MK," tegas Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar ketika dihubungi, Rabu, 31 Oktober 2018.

Baca: OSO Menang

Alasan MA mengabulkan gugatan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 itu sangat menentukan. Putusan tersebut bisa menjadi preseden buruk karena dua lembaga peradilan mengeluarkan keputusan kontradiktif.

"Poin yang mau saya bilang adalah itu keliru besar, kalau kemudian seakan-akan putusan MK itu ada lembaga bandingnya di MA dan ini bisa jadi preseden," sesal dia.

PKPU Nomor 26 Tahun 2018 melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI. Aturan ini menjadi tolok ukur KPU mencoret nama OSO.

Baca: Bawaslu Sayangkan Putusan MA

Ketua DPD RI itu sempat menggugat putusan KPU ke Badan Pengawas Pemilu. Gugatan ditolak. Pencoretan yang dilakukan KPU sah.

Dia membawa perkara itu ke MA. Gugatan OSO terdaftar dengan Nomor 65/P/HUM/2018.

KPU menjadi pihak termohon. Keputusan itu dikabulkan majelis yang dipimpin Hakim Agung Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yulius. OSO menang melalui ketok palu hakim, Kamis, 25 Oktober 2018.

"Dikabulkan permohonan itu," kata Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi kepada Medcom.id, Selasa, 30 Oktober 2018.



(OJE)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id