Sidang Bawaslu terkait gugatan Oesman Sapta Odang - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Sidang Bawaslu terkait gugatan Oesman Sapta Odang - Medcom.id/Faisal Abdalla.

Fritz Beda Pandangan Soal Putusan OSO

Pemilu pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 09 Januari 2019 19:12
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Namun Bawaslu tetap meminta OSO mundur dari kepengurusan parpol sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih.
 
Atasan putusan itu, anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion). Fritz berpandangan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 1130 tertanggal 20 September 2018 tentang penetapan DCT calon anggota DPD Pemilu 2019 yang tak memasukan nama OSO sudah benar.
 
"Putusan peradilan yang menyatakan seorang calon anggota DPD menjabat sebagai pengurus parpol dapat dicantumkan sebagai calon tetap tidak dapat dibenarkan apabila yang bersangkutan belum mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Fritz di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Firtz menilai desain DPD sebagaimana diamanatkan UUD 1945 memang tak boleh berasal dari pengurus partai politik. Desain itu lalu diperkuat oleh MK melalui putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018.
 
Oleh karenanya, Fritz berpandangan surat KPU Nomor 1492 yang menyaratkan OSO mundur dari kepungurusan parpol jika ingin masuk dalam DCT anggota DPD secara substantif sudah tepat.
 
(Baca juga:Bawaslu Putuskan OSO Harus Mundur dari Partai)
 
Namun demikian, secara administratif, Fritz menilai KPU melakukan pelanggaran lantaran surat itu dikeluarkan melebihi batas waktu yang ditentukan untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meminta OSO dimasukan dalam DCT.
 
Putusan PTUN dibacakan 14 November 2018, akan tetapi KPU baru menerbitkan surat Nomor 1492 pada 8 Desember 2018. Berdasrkan Pasal 471 ayat 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN paling lama tiga hari kerja.
 
"Adanya tenggang waktu yang melebihi tiga hari kerja antara 14 November - 8 Desember 2018 membuktikan secara nyata KPU melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Fritz.
 
Di sisi lain, Bawaslu memutuskan SK KPU soal penetapan DCT anggota DPD yang tak memasukkan nama OSO tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lantaran KPU dianggap mengabaikan putusan PTUN. Bawaslu berpandangan putusan PTUN bersifat final dan mengikat sehingga KPU wajib menerbitkan SK baru dengan memasukan nama OSO ke dalam DCT.
 
Namun demikian, Bawaslu tetap berpegangan pada putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018. Bawaslu meminta KPU menetapkan OSO sebagai calon anggota DPD terpilih sepanjang yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri dari partai politik satu hari sebelum penetapan calon anggota DPD terpilih.
 
"Memerintahkan terlapor untuk tidak menetapakan saudara Oesman Sapta sebagai calon terpilih pada pemilu 2019 apabila yang bersangkutan tidak mengundurkan diri sebagai pengurus parpol paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota DPD," kata Ketua Bawaslu, Abhan saat membacakan amar putusan.
 
(Baca juga:Kubu OSO Anggap Bawaslu Tak Akomodasi Putusan PTUN)

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif