Rasionalitas Publik Diuji di Pilpres 2019

Achmad Zulfikar Fazli 12 Oktober 2018 18:25 WIB
pilpres 2019
Rasionalitas Publik Diuji di Pilpres 2019
Kotak suara. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Jakarta:Rasionalitas publik dinilai dapat diuji dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pasalnya, Pilpres 2019 diikuti Presiden Joko Widodo sebagai calon petahana yang sudah terlihat hasil kerjanya.

"(Pilpres) 2019 ini rasionalitas publik diuji dengan fakta yang bisa mereka lihat secara langsung," kata peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad dalam diskusi di Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Oktober 2018.
  
Menurut dia, keberadaan calon petahana membuat Pilpres 2019 berbeda dengan Pilpres 2014. Pada Pilpres 2014, publik dianggap masih meraba calon yang bertarung. Alhasil, berbagai serangan muncul untuk saling menjatuhkan.


"(Pilpres) 2014 publik meraba, Jokowi bukan siapa-siapa. Prabowo juga demikian, dia tidak punya rekam jejak di dalam pemerintahan sehingga hoaks mungkin lahir di tengah kebingungan saat itu," ujar dia.

Namun, pada Pilpres 2019 ini publik seharusnya bisa membedakan kinerja dari calon-calon yang ada secara rasional. Ini mengingat Jokowi maju sebagai calon presiden petahana.

"Faktor ada petahana itu sangat penting. Di sana orang bisa menilai apakah pemerintahan berjalan baik atau buruk. Di (Pilpres) 2014 karena tidak ada petahana, polanya akan beda. (Pilpres) 2019 akan sama dengan (Pemilu) 2009 dan 2004," beber dia.

Isu agama, jelas dia, juga tak akan berpengaruh dalam Pilpres 2019. Hal itu bukan disebabkan adanya faktor mantan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin sebagai wakilnya Jokowi.

Namun, menurut penelitian SMRC, isu itu hanya ampuh digunakan saat publik sulit membedakan kualitas calon pemimpinnya. Isu itu juga dianggap tidak akan berpengaruh jika yang bertarung memiliki agama yang sama.

"Kalau ada rekam jejak dan lain-lain dengan mudah publik akan memilih," ucap dia.

Media sosial juga dinilai tak akan berpengaruh banyak kepada publik. Misalnya, pengguna Twitteryang masih sangat minim. Itu juga hanya dilakukan oleh kalangan elite.

Menurut Saidiman, isu yang tepat digulirkan ialah yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Contohnya, isu ekonomi.

Baca:Andi Arief Kritik Prabowo

Sementara itu, kasus kebohongan Ratna Sarumpaet dinilai tak bisa digunakan untuk saling mengambil simpatik masyarakat. Apalagi, kini isu sudah beralih ke pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Bali.

Tak hanya itu, kasus Ratna juga tak berdampak kepada kehidupan masyarakat luas. Dengan begitu, isu itu tak bisa digoreng untuk kepentingan meraup dukungan publik.

"Saya percaya masyarakat kita rasional. Kalau dia merasa ekonomi tidak baik, maka dia tidak akan memilih incumbent," ucap dia.

Kendati demikian, dia menilai kondisi ekonomi Indonesia kini masih dalam keadaan baik. Hal itu juga selaras dengan tingkat elektabilitas Jokowi yang meningkat di angka 60,2 persen.

"Kenapa Pak Jokowi sekarang agak naik elektabilitas? Itu paralel dengan inflasi kita 2,8 (persen)," kata dia.





(OGI)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id