Kepala Daerah boleh Kampanye Asal tak jadi Ketua
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan kepala daerah tidak boleh menjadi ketua tim kampanye. Aktivitas kepemiluan kepala daerah ini sudah diatur dalam undang-undang. 

"Yang dilarang kepada mereka (kepala daerah) terkait kampanye adalah tidak boleh menjadi ketua tim kampanye," tandas Arief di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 21 Oktober 2018.


Hal ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu. Pada Pasal 63 ayat (1) disebutkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi ketua tim kampanye.

Arief menyebut pelarangan ini untuk menghindari konflik. Dugaan-dugaan menggunakan fasilitas negara akan muncul jika seorang kepala daerah menjadi ketua tim kampanye. 

(Baca juga: Kepala Daerah bisa Kampanye 3 Kali Seminggu)

Kampanye Pemilu 2019 dilaksanakan pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Sepanjang masa kampanye itu, jika dipimpin oleh kepala daerah dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajiban dan mengurangi produktivitas dalam bekerja.

Dia memastikan pejabat negara yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) boleh kampanye. Namun, cara mereka berkampanye juga diatur dalam UU.

"Mereka kampanye boleh ga? Boleh. Semua boleh. Tapi, ketika mereka melakukan kampanye diatur, kapan cutinya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkas Arief. 





(REN)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id