Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja - Medcom.id/Faisal Abdalla.

DPR Diminta Tak Menimbulkan Pertikaian Lembaga Pemilu

Pemilu PIlkada Serentak 2020
Faisal Abdalla • 12 Agustus 2019 19:05
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan larangan eks koruptor berkompetisi dalam pemilihan umum harus diatur melalui undang-undang. Mengubah Undang-undang merupakan kewenangan pemerintah dan parlemen.
 
"Kewenangan itu ada pada pemerintah dan DPR. Jangan memberikan beban kepada suatu lembaga tidak memiliki kewenangan untuk dibebankan itu," kata Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2019.
 
Bagja mengkritik pernyataan pemerintah maupun DPR yang menyetujui pelarangan eks koruptor nyalon dalam pemilu, namun meminta hal itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Bagja menyebut pernyataan seperti itu merupakan pemahaman keliru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menegaskan pembatasan hak seseorang berpolitik merupakan norma hukum yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Bukan melalui peraturan yang dikeluarkan lembaga seperti KPU.
 
Sebaliknya, peraturan lembaga seperti PKPU hanya bisa mengatur hal-hal teknis. KPU tak memiliki wewenang untuk membangun norma hukum baru dengan melarang mantan koruptor ikut pemilu.
 
(Baca juga:Inisiatif Parlemen Larang Eks Koruptor Nyalon Ditunggu)
 
"Kami harapkan pemerintah dan DPR jangan membuat lembaga penyelenggara itu saling bertikai karena kewenangan yang seharusnya diambil oleh mereka sendiri," kritik Bagja.
 
Bagja membantah tudingan Bawaslu tak mendukung program pemberantasan korupsi. Bagja menegaskan penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, tetap harus dijalankan dengan proses yang benar.
 
"Yang seharusnya punya perhatian ini adalah pemerintah dan DPR. Pemberantasan korupsi itu harus dilakukan dengan jalan yang benar," ujar Bagja
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan larangan eks koruptor maju di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ada di tangan pemerintah dan DPR. Larangan itu perlu sokongan undang-undang.
 
"Jika pemerintah punya keinginan agar masyarakat bisa memilih orang-orang terbaik, bukan mantan napi koruptor, bukan orang yang berkali-kali melakukan tindak pidana korupsi, maka (larangan) itu harus ada di undang-undang," kata Komisioner KPU, Ilham Saputra di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2019.
 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif