Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. ANT/Risyah Hidayat.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. ANT/Risyah Hidayat.

Polri Larang Unjuk Rasa di MK

Pemilu unjuk rasa Sidang Sengketa Pilpres 2019
Fachri Audhia Hafiez • 13 Juni 2019 14:36
Jakarta: Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang demonstrasi selama sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Tito telah mengendus kemungkinan aksi.
 
"Untuk saat ini kami melihat kemungkinan ada, tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kita perbolehkan di depan MK," tegas Tito di Lapangan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.
 
Baca: TKN: Jokowi Sudah Kantongi Kandidat Menteri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tito menilai unjuk rasa di sekitar Gedung MK berpotensi mengganggu lalu lintas, ketertiban umum, dan kepentingan publik. Hal tersebut bisa menjadi alasan melarang demonstrasi di depan Gedung MK. Aturan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 
Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror itu mengatakan masyarakat yang berdemonstrasi dialihkan ke kawasan IRTI Monas dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Polri telah menyiagakan personel di sejumlah lokasi di Jakarta dan sejumlah daerah. Tito telah menyiapkan sejumlah skenario mengantisipasi kemungkinan terburuk.
 
"Tapi kita melihat bahwa kemungkinan besar tidak banyak massa yang berdatangan. Tapi seandainya ada massa yang di luar dugaan, kita sudah siap," ujar Tito.
 
Sebanyak 33 ribu personel gabungan TNI-Polri disiapkan mengawal pengamanan sidang PHPU di MK. Keseluruhan personel terdiri dari 16 ribu personel Polri dan 17 ribu personel TNI.
 
Baca: Kapolri Mengapresiasi Imbauan Prabowo
 
MK menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU Pilpres pada Jumat, 14 Juni 2019. Kemudian sidang pemeriksaan akan digelar pada periode 17-21 Juni. Sidang putusan sengketa pilpres digelar pada 28 Juni 2019.
 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif