Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.

KPU Sebut Situng Tak Bisa Digunakan Memanipulasi DPT

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Faisal Abdalla • 14 Juni 2019 20:57
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah dalil kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut sistem informasi penghitungan suara (Situng) dibiarkan bermasalah. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan Situng tak bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi daftar pemilih tetap (DPT).
 
"Saya baru ngerti tuh kalau bisa, memanipulasi DPT melalui IT. Mungkin ahlinya terlalu canggih, terlalu pintar itu. Kita malah enggak tahu caranya," kata Pramono di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Pramono juga mengatakan tidak benar jika KPU sengaja membuka celah pihak ketiga masuk dan mengubah data dalam Situng. Dia menegaskan tak ada satu pun pihak yang bisa membuka akses Situng untuk memanipulasi data.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau pun ada yang bisa masuk ke Situng pun tak bisa mengubah apa-apa. Perolehan suara yang ditetapkan bukan dari Situng, tapi dari rekapitulasi manual berjenjang," ujarnya.
 
Pramono juga menjelaskan soal jeda 15 menit dalam Situng yang disebut kubu Prabowo memungkinkan penyusup mengubah data. Sebaliknya, menurut dia, jeda waktu dalam Situng itu justru diberikan agar tim verifikator bisa memastikan data yang diunggah sesuai dengan data dalam formulir C1.
 
"Lalu, kalau dikatakan Situng itu sengaja menyesuaikan dengan rekap berjenjang, kan saat ini Situng masih 97 persen posisinya. Bahkan masih lebih tinggi suara di rekap manual dibanding Situng," ujarnya.
 
Baca: Kubu Prabowo Tuding KPU Biarkan Situng Bermasalah
 
Penelusuran Medcom.id di situs resmi KPU, memang Situng sejauh ini baru mencapai 97,7 persen. Data terakhir diperbaharui hari ini, pukul 19.00 WIB. Sedangkan, KPU sudah menetapkan hasil rekapitulasi suara manual sejak 21 Mei 2019.
 
Sebelumnya, kuasa hukum Prabowo-Sandi menuding KPU membiarkan sistem informasi penghitungan (situng) berantakan. Kubu Prabowo-Sandi menilai banyak data situng tak sesuai kenyataan.
 
"Situng adalah perangkatan sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. KPU wajib jaga data situng. Namun, faktanya dibiarkan bermasalah," kata anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah, dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Dia mencontohkan pada saat KPU sudah menetapkan hasil pemilu pada Selasa, 21 Mei 2019, data situng tetap berubah-ubah. Dia menilai seharusnya situng bisa lebih cepat menyelesaikan proses penghitungan suara.
 
Nasrullah juga menyoroti situng yang dibiarkan terbuka. Hal ini membuka celah pihak ketiga masuk dan mengubah data. Jeda dokumen terunggah di situs selama 15 menit dianggap memungkinkan penyusup mengubah data.
 

(AGA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif