Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga - Medcom.id/Arga Sumantri.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga - Medcom.id/Arga Sumantri.

Prabowo dan Tim Diminta Menerima Putusan Bawaslu

Pemilu pilpres 2019
M Sholahadhin Azhar • 20 Mei 2019 15:38
Jakarta: Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, berharap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mematuhi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu menolak laporan dugaan kecurangan yang diajukan.
 
"Mereka harus terima itu, tidak boleh menghindar atau melakukan gerakan lain yang jelas-jelas mereka enggak bisa mereka buktikan kecurangannya di mana," kata Arya di Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.
 
Arya menyebut mewujudkan kekecewaan dengan gerakan people power tak bisa dibenarkan. Sebab, masyarakat sudah menyadari motif ini. Apalagi, saat ini, masyarakat tak mudah dihasut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih lanjut, Arya mengapresiasi putusan Bawaslu. Sebab sejak awal, dugaan kecurangan kubu penantang tak didasari bukti kuat, sehingga wajar dimentahkan.
 
"Sejak awal, kita kan lihat bahwa dari semua laporan mereka. Mereka kan hanya mengotak-atik data situng atau data C1 Komisi Pemilihan Umum," ujar Arya.
 
Bawaslu menolak laporan Ketua BPN Djoko Santoso bersama Sekretaris BPN Hanafi Rais dan Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad. Laporan atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh petahana dimentahkan karena dinilai tak punya dasar.
 
(Baca juga:Bawaslu Bantah Tak Adil)
 
"Tidak ada satu pun bukti matang yang membuktikan adanya pelanggaran administratif pemilu yang struktur sistematif dan masif," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalollo dalam sidang putusan Bawaslu, Senin, 20 Mei 2019.
 
Bawaslu menilai bukti yang diberikan oleh pelapor tidak sah. Pelapor hanya menyantumkan bukti berupa print out yang tidak bisa mewakili adanya kecurangan.
 
Bawaslu juga menilai bukti yang diberikan oleh pelapor tidak memenuhi syarat minimal pencantuman bukti tuduhan untuk kategori calon presiden. Bukti yang diberikan pelapor dinyatakan tidak mewakili setengah keseluruhan provinsi di Indonesia.
 
"Bukti print out 73 berita online tidak bisa dijadikan bukti, harus disertai bukti lain seperti dokumen, surat maupun video nyata yang paling sedikit terjadi 50 persen jumlah provinsi di Indonesia," ujar Ratna.
 
Untuk itu, Bawaslu memutuskan menolak laporan dari Djoko Santoso bersama Sekretaris BPN Hanafi Rais, dan Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad. Laporan pelapor dinyatakan tidak mendasar. "Laporan tidak dapat diterima," tegas Ketua Bawaslu Abhan dalam persidangan.
 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif