Kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO), Herman Kadir - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO), Herman Kadir - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

OSO Minta PTUN Menyurati Presiden

Pemilu pemilu serentak 2019
M Sholahadhin Azhar • 23 Januari 2019 17:13
Jakarta: Kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO), Herman Kadir, menyebut kliennya akan memperjuangkan nasibnya untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD. Termasuk mendorong Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bersurat ke Presiden Joko Widodo.
 
"Ketua pengadilan akan mengirimkan surat kepada Presiden, minta kepada Presiden dan DPR, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan eksekusi itu atas perintah presiden," ujar Herman di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Rabu, 23 Januari 2019.
 
Herman kukuh, sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kliennya bisa masuk dalam DCT. Dia yakin, bila PTUN bersurat ke Presiden, KPU bakal patuh.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Berani KPU lawan Presiden dan DPR? Hebat betul, yang mengangkat dia kan Presiden dan DPR. Hebat betul kalau dia berani melawan," tandas Herman.
 
Herman mengaku pihaknya bakal bersurat ke PTUN pada Jumat, 25 Januari 2019. "(setelah itu) PTUN akan kirim surat ke Presiden dan DPR, bukan kita. Kita memohon," sebut dia.
 
Selain itu, pihaknya juga telah mengirim surat ke Bawaslu. Herman meminta Bawaslu melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pihaknya juga melaporkan dugaan pidana dalam kasus ini ke Polda Metro Jaya.
 
"Nanti sore saya di BAP lagi di Polda metro jaya," tandas Herman.
 
(Baca juga: OSO Nyatakan Takkan Mundur)
 
Seperti diketahui, KPU menunggu surat pengunduran diri OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura jika ingin terdaftar sebagai DCT DPD hingga Selasa malam. Namun OSO menegaskan dirinya tidak akan patuh pada KPU selama KPU tidak patuh pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA).
 
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyebut anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. OSO lantas menggugat putusan itu ke MA dan PTUN.
 
Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materi OSO terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan anggota DPD. Majelis Hakim PTUN juga menelurkan putusan serupa dengan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menganulir OSO sebagai calon anggota DPD lantaran menjadi pengurus partai.
 
Namun, KPU tetap pada pendirian dengan tidak memasukkan nama OSO. Akhirnya pihak OSO menggugat KPU ke Bawaslu.
 
Dalam putusannya, Bawaslu menilai KPU harus memasukkan nama OSO sesuai putusan PTUN. Di saat yang sama, Bawaslu menilai, KPU bisa memasukkan nama OSO asal yang bersangkutan keluar dari kepengurusan partai sesuai putusan MK.
 
(Baca juga:KPU Siap Hadapi OSO)
 

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif