Masinton Pasaribu--Medcom.id/Surya Perkasa
Masinton Pasaribu--Medcom.id/Surya Perkasa

Masinton: Sesuai UU, LHKPN Dilaporkan di Akhir Masa Jabatan

Pemilu caleg lhkpn
Media Indonesia • 09 April 2019 11:24
Jakarta: Kewajiban untuk melapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bagi anggota legislatif DPR adalah pada masa akhir tugas. Hal itu diatur dalam undang-undang.
 
Demikian dikatakan Calon legislatif (caleg) petahana dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta Dapil II, Masinton Pasaribu, saat dihubungi Media Indonesia, Selasa, 9 April 2019. "LHKPN itu kan dilaporkan selesai masa tugas, di UU-kan begitu," ujarnya.
 
Ia mengungkapkan tidak ada aturan dalam UU yang mengharuskan dirinya melakukan pelaporan harta kekayaan dalam waktu dekat. Namun, ia tidak menyangkal kalau batas akhir pelaporan LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah 31 Maret.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Masinton juga tidak masalah dengan kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPK kemarin terkait tidak akan dilantiknya calon terpilih bila urung melaporkan harta kekayaannya.
 
"Ya, enggak masalah, kan memang wajib melaporkan. Tapi, tidak harus sekarang. Tidak ada aturan yang mengatur harus sekarang melapor LHKPN. Dilaporkan di akhir masa tugas. Ya berarti kan dipersiapkan tiga bulan sebelumnya," terangnya.
 
Baca: Tanpa LHKPN Caleg tidak Dilantik
 
Dalam perjalanannya, KPK telah menyediakan platform bagi para kandidat Pemilu untuk melaporkan hartanya. Para petahana ataupun pendatang baru dalam kontestasi elektoral itu kini bisa dengan mudah melakukan pelaporan lewat situs resmi milik KPK.
 
Dengan kemudahan yang telah diberikan KPK, Masinton tetap akan mengikuti aturan yang ada dalam UU, "saya cuma tidak mau saja menyampaikan hari ini, semua (dokumen) sudah beres. Karena tidak diwajibkan dalam UU untuk melapor di bulan 4 ,tapi di akhir masa tugas," imbuhnya.
 
"Kan sedang diproses juga. Saya wajib melaporkan LHKPN di akhir masa tugas, akhir masa tugas itu kapan? Itu kan bulan September. Jadi saya akan mempersiapkannya di bulan Juni atau Juli, karena sekarang belum berakhir masa tugas saya," sambungnya.
 
Ia menolak disebut lalai melakukan pelaporan, menurutnya, Ia akan tetap melaporkan kekayaannya karena itu merupakan tanggungjawabnya sebagai Wakil Rakyat. Pun demikian, Masinton tetap akan mengikuti apa yang diatur oleh Undang Undang.
 
"Jadi bagi saya, pejabat yang dipilih, terpilih atau tidak terpilih di akhir masa tugasnya wajib melaporkan. Saya sudah beres semua, cuma tidak wajib untuk melapor sekarang ini. Karena saya mengacu pada UU," tandasnya.
 
Sebelumnya, Deputi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi KPK, Pahala Nainggolan dalam Konferensi Pers usai berdiskusi dengan KPU di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin, 8 April 2019 menyatakan, telah mencapai kesepakatan dengan KPU tidak akan melantik calon terpilih yang urung melaporkan kekayannya.
 
"Disepakati dengan KPU bahwa mereka tidak akan dilantik kalau tidak patuh lapor LHKPN di tingkat legistlatif," ujarnya.
 
Meski telah melewati batas akhir masa pelaporan, KPK tetap membuka pintu bagi caleg untuk melaporkan LHKPN nya. "Kami juga masih menerima dan tidak menutup bagi para caleg yang belum melapor. Silakan untuk segera melapor LHKPNnya di situs KPK," tandas Direktur PP LHKPN KPK Isnaini. (M Ilham Ramadhan Avisena/MI).
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif