Sentra Gakkumdu Menilai Jokowi Belum Beriklan
Konpers Bawasli - Medcom/id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menghentikan laporan dugaan iklan kampanye di luar jadwal pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo- Ma'ruf Amin. Laporan dinilai tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. 

Kasubdit IV Politik Tipidum Bareskrim Polri, Kombes Djuhandani, perwakilan unsur kepolisian dalam Sentra Gakkumdu menyebut penghentian laporan lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerbitkan surat ketetapan terkait jadwal kampanye di media massa. 


"Kalau berbicara apa yang dilaksanakan dalam penyidikan tentu saja yang dilakukan Polri adalah tindak pidana. Di mana pidananya mengatur? Di Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," kata Djuhandani di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 7 November 2018. 

Pasal 492 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. 

Djuhandani menekankan pada frasa 'jadwal yang telah ditetapkan KPU'. Dia menyebut berdasarkan keterangan dari ahli KPU, hingga saat ini lembaga penyelenggara pemilu itu belum mengeluarkan surat penetapan jadwal kampanye pemilu di media massa. 

"Artinya, kita kan harus ada ketetapan itu. Sementara KPU kami tanyakan dalam pemeriksaan dua kali; pertama kami tanya apakah nanti akan ditetapkan jadwal kampanye media? Iya jawabnya. Nanti akan dibuat," tutur Djuhandani. 

(Baca juga: Kasus Dugaan Iklan Kampanye Jokowi Dihentikan)

Aturan mengenai kampanye di media massa sendiri tertuang dalam Pasal 276 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di mana disebutkan kampanye di media massa baru boleh dilaksanakan 21 hari menjelang masa kampanye atau dalam periode 24 Maret - 13 April 2019. 

Anggota Satgas Direktorat Kanmit TPUL Jampidum Kejagung, Abdul Rauf mengatakan surat ketetapan KPU mengenai jadwal kampanye di media massa tetap dibutuhkan agar laporan ini memenuhi unsur pelanggaran Pasal 492. 

"'Melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan', tegas sekali 'yang ditetapkan'. Jadi unsur 'setiap orang', terpenuhi, unsur 'dengan sengaja', terpenuhi, lalu 'melakukan kampanye di luar jadwal,' ya terpenuhi, tapi mana ditetapkannya oleh KPU? Tak terpenuhi," jelas dia. 

Di sisi lain, unsur Bawaslu di Sentra Gakkumdu memiliki pendapat berbeda. Bawaslu berpandangan iklan rekening Jokowi-Ma'ruf di sebuah media cetak nasional yang terbit pada 17 Oktober 2018 merupakan kampanye di luar jadwal. 

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan meski KPU belum mengeluarkan surat ketetapan mengenai jadwal kampanye di media massa, namun aturan itu sudah dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jadwal Tahapan Pemilu 2019.  

"Ini pendapat hukum dari Bawaslu, karena menurut Bawaslu, meskipun KPU belum mengeluarkan aturan kampanye di media massa, tapi KPU sudah mengatur jadwal kampanye di media massa," kata Ratna. 






(REN)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id