Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat jadi pembicara di Media Group, Kedoya, Jakbar. Foto: Medcom/Siti Yona Hukmana
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat jadi pembicara di Media Group, Kedoya, Jakbar. Foto: Medcom/Siti Yona Hukmana

Mahfud MD Sebut Putusan MA Tak Wajar

Pemilu pemilu serentak 2019
Siti Yona Hukmana • 06 November 2018 15:01
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD, yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Putusan itu sontak mengejutkan banyak pihak. Mantan Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pun menilai keputusan itu tidak wajar.
 
"Menurut saya tidak wajar (MA mengabulkan permohonan uji materiil OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD)," ujar Mahfud di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa, 6 November 2018.
 
Meski demikian, menurut Mahfud, MA pasti memiliki alasan sendiri dalam mengabulkan gugatan OSO. Ia mengaku belum membaca keputusan MA. "Saya harus baca keputusannya. Sehingga, saya tahu alasannya," ujar Mahfud.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga: Putusan MA Memperumit Tahapan Pemilu
 
Sementara pengamat hukum tata negara Refly Harun menambahkan, dalam keputusan MK pengurus partai politik (parpol) tidak boleh menjadi caleg DPD. Menurutnya, itu sudah final.
 
"Kalaupun tidak ada Peraturan KPU (PKPU), keberadaan putusan MK itu sendiri sudah cukup jadi jaminan untuk KPU bertindak mencoret siapa pun yang jadi pengurus parpol dan mau jadi calon anggota DPD," ujar Komisaris Pelindo I itu.
 
Menurut eks Komisaris Utama Jasa Marga itu, seharusnya MA jeli dan tidak boleh melampaui keputusan yang digariskan MK. Sehingga tidak terjadi dualisme putusan seperti saat ini.
 
"Kita harus berpatokan pada putusan MK. Karena MK uji tafsir konstitusi. Sementara putusan MA hanya uji PKPU-nya. Padahal kalaupun putusan MA dilaksanakan, PKPU-nya dicabut, maka putusan MK masih ada dan berlaku dan digunakan mencoret siapapun pengurus partai yang jadi caleg," pungkas dia.
 
Baca juga: Bawaslu Sayangkan Putusan MA
 
Uji materi terdaftar dengan nomor 65/P/HUM/2018 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon. MA mengabulkan uji materi OSO pada 25 Oktober 2018 lalu.
 
Keputusan tersebut diketok majelis yang diketuai Hakim Agung Yulius dengan anggota Hakim Agung Is Sudaryono dan Supandi. Dengan demikian, KPU diminta mengembalikan OSO sebagai caleg DPD.
 

(MBM)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif