Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani
Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani

Jokowi Harus Melanjutkan Kerja

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Putri Anisa Yuliani • 21 April 2019 08:04
Jakarta: Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengungkapkan, setelah dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya, Joko Widodo harus terus melanjutkan kerja program-programnya yang tidak terselesaikan pada periode sebelumnya.
 
Hal ini penting agar dirinya tetap mendapat dukungan dari masyarakat yang masih mengharapkan penyelesaian janji kampanye yang urung terselesaikan selama menjabat sebagai presiden pada periode 2014-2019.
 
Jokowi juga diharapkan tidak lupa pada janji kampanye yang ia buat untuk memenangkan Pilpres 2019. Langkah prioritas untuk menyelesaikan janji kampanye yang lalu dan yang akan datang pun harus segera disiapkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Prioritas ketika nanti menjabat yakni harus mengevaluasi kembali program, rencana, dan janji-janji politik yang tidak terealisir selama periode 2014-2019 untuk ditindaklanjuti dalam periode 2019-2024," kata Syamsuddin saat dihubungi, Sabtu, 20 April 2019.
 
Sementara itu di sisi lain, ia memandang koalisi kuat di belakang Jokowi hingga ia dapat memenangkan Pilpres tidak menjamin bisa memuluskan jalannya roda pemerintahan.
 
Menurutnya untuk hal itu Jokowi bisa bercermin dari retaknya koalisi saat Partai Amanat Nasional (PAN) membelit dan menyeberang ke kubu oposisi bersama Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 
"Tidak ada jaminan seperti itu. Koalisi politik di kita kan longgar atau koalisi semu karena tidak ada semacam MoU yang mengikat presiden dengan parpol koalisi," ujarnya.
 
Jika Jokowi ingin memperkuat koalisi, ia harus membuat kebijakan tertulis dan bukan hanya sekadar himbauan lisan seperti saat ini. Jokowi disarankan membuat kesepakatan MoU atau kode etik dengan parpol pengusung.
 
"Bikin kesepakatan atau MoU atau sekurang-kurangnya semacam kode etik yang mengikat sekaligus menjadi pedoman umum tertulis sebagai panduan dalam berkoalisi. Tidak cukup hanya bersifat lisan seperti sekarang," terangnya. (Media Indonesia)
 

(DMR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif