Koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah). Foto: Whisnu Mardiansyah/Medcom.id
Koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah). Foto: Whisnu Mardiansyah/Medcom.id

Kubu Prabowo Masih Tak Percaya dengan MK

Pemilu pilpres 2019
Whisnu Mardiansyah • 21 Mei 2019 15:47
Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melunak dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019. Padahal mereka sempat berkoar tak percaya dengan MK.
 
"Di awal memang kita mendapatkan banyak masukan terkait kondisi hukum belakangan ini yang sulit dipercaya, kemudian kita sempat menyatakan tidak ke MK," kata koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei 2019.
 
Namun, Prabowo mendapat masukan dan desakan dari daerah agar menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Temuan-temuan kecurangan pun kemudian dilaporkan ke BPN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Daerah-daerah itu menyampaikan kepada kami perlu langkah-langkah konstitusional. Ini kan ada bukti-bukti yang kuat. Perlu dibawa ke lembaga yang punya wewenang untuk menyelesaikan masalah itu, baik Bawaslu maupun MK," jelas Dahnil.
 
Dahnil menyampaikan BPN hingga saat ini masih sedikit tidak percaya dengan institusi hukum. Namun, dia memastikan pengajuan gugatan akan diproses selambat-lambatnya tiga hari ke depan.
 
"Terus terang kami mengalami distrust terhadap institusi hukum, tapi karena ada desakan dari para pendukung terutama daerah yang merasa dicurangi, maka kami memutuskan untuk melakukan langkah hukum," pungkas dia.
 
Kubu Prabowo-Sandi sebelumnya menolak menandatangani hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2019 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka berkukuh Pemilu 2019 penuh kecurangan.
 
"Saya Azis Subekti dan Pak Didik Haryanto sebagai saksi dari BPN 02 menyatakan menolak hasil pilpres yang telah diumumkan," kata Azis usai pembacaan hasil rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.
 
Penolakan BPN untuk menandatangani hasil rekap KPU diikuti oleh partai koalisinya. Sebagian besar parpol koalisi penantang juga ikut-ikutan menolak menandatangani hasil rekapitulasi pemilu legislatif 2019.
 

(AZF)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif