Ketua APDI Wa Ode Nur Intan (kiri) dan Pembina LPKAN Wibisono. Medcom.id/ Muhammad Syahrul Ramadhan,
Ketua APDI Wa Ode Nur Intan (kiri) dan Pembina LPKAN Wibisono. Medcom.id/ Muhammad Syahrul Ramadhan,

Pemerintah Didesak Bentuk Tim Investigasi Kasus KPPS

Pemilu
Muhammad Syahrul Ramadhan • 17 Mei 2019 06:21
Jakarta: Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) mendesak pemerintah membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) usai Pemilu 2019.
 
Ketua APDI Wa Ode Nur Intan mengatakan desakan itu perlu dilakukan karena penyelenggaraan pemilu serentak 2019 masih meninggalkan misteri. Hal tersebut disampaikan Intan dalam diskusi Mendesak Investigasi Wafatnya Ratusan Petugas KPPS. Intan mengatakan tim investigasi tersebut harus komprehensif dan transparan.
 
"Mendesak pemerintah membentuk tim khusus yang komprehensif dan transparan agar penyebab kematian diketahui secara jelas bukan jadi misteri dan beban masa depan demokrasi," ujar Intan dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis , 16 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Petugas KPPS kata dia, bekerja dari hari ke hari tanpa diperhatikan kesehatan. Bahkan dia bilang seolah dipaksa untuk menyelesaikan pekerjaan Pemilu 2019 dengan risiko tinggi hingga banyak yang sakit dan meninggal dunia.
 
Intan mengungkapkan tragedi kemanusiaan ini seakan tidak menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya pemerintah seolah menjaga jarak.
 
"Sampai detik ini tidak ada pernyataan resmi permintaan maaf dari penyelenggara dan pemerintah. Semua mengambil jarak tanggung jawab," tutur Intan.
 
Ia menegaskan APDI tidak memihak salah satu paslon. Desakan pembentukan tim investigasi ini murni untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik dan sehat ke depannya serta sebagai bentuk rasa kemanusiaan.
 
Senada, Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN), Wibisono mengatakan perlu adanya Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengusut tragedi kemanusiaan ini. Bahkan seharusnya Tim Gabungan Pencari Fakta.
 
"Karena KPU telah lalai, maka LPKAN mendesak Komnas HAM untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bertujuan untuk mengungkap tragedi ini," ucap Wibisono.
 

(SCI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif