Bawaslu: Penggratisan Suramadu Bukan Kampanye
Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo/MI/Rommy Pujianto
Jakarta:Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan laporan terhadap calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo terkait penggratisan Jembatan Suramadu, Madura. Bawaslu menilai kebijakan itu tak melanggar peraturan pemilu.

"Penggratisan penggunaan Jembatan Suramadu merupakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau publik," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, ketika dikonfirmasi, Rabu, 28 November 2018.


Baca: Jokowi Gratiskan Tol Suramadu

Bawaslu tak melihat kebijakan tersebut menguntungkan atau merugikan paslon tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 282 atau Pasal 283 Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu. Saksi dan barang bukti yang diajukan pelapor pun sangat lemah.

"Tidak dapat menunjukkan adanya kegiatan yang terkait dengan Pasal 282 atau Pasal 283 UU Pemilu," ucap Ratna.

Baca: Jokowi Bantah Berkampanye Saat Gratiskan Suramadu

Forum Advokat Rantau (Fara) melaporkan capres Jokowi ke Bawaslu berkaitan dengan penggratisan Jembatan Suramadu. Mereka menuding kebijakan itu merupakan kampanye terselubung.

"Sehubungan dengan digratiskannya Jembatan Suramadu oleh Pemerintah pada Sabtu, 27 Oktober, maka patut diduga hal itu melanggar kampanye atau jenis kampanye terselubung," ujar anggota Fara, Rubby Cahyady, Selasa, 30 Oktober 2018.



(OJE)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id