Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil. Medcom.id/Arga Sumantri.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil. Medcom.id/Arga Sumantri.

Perludem Heran Gugatan OSO Dikabulkan

Pemilu pemilu serentak 2019
Arga sumantri • 18 November 2018 20:32
Jakarta: Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil heran Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO). Fadli menilai ada yang janggal dengan putusan itu.
 
"Jadi aneh, seorang bacaleg DPD bisa menggoyang sistem pencalonan yang sebetulnya sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan ke mana-mana lagi," kata Fadli di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 18 November 2018.
 
Baca: Pertimbangan Hukum MA Soal OSO Dinilai Keliru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia membandingkannya dengan proses verifikasi faktual bagi partai politik calon peserta pemilu yang baru. Kala itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengeluarkan putusan yang menyatakan agar verifikasi faktual juga dilakukan kepada seluruh partai politik yang mendaftar.
 
"Putusan keluar di tengah tahapan verifikasi faktual sedang berjalan, tapi semua partai patuh," ucap Fadli.
 
Menurut Fadli, kasus ini serupa dengan gugatan yang dilayangkan OSO terkait syarat yang mengharuskan bacaleg DPD mundur dari kepengurusan partai politik. Putusan MK nomor 30 yang mengabulkan Pasal 182 huruf I Undang-undang Pemilu Tahun 2017 mengenai syarat pekerjaan lain, yang salah satunya pengurus partai politik, ditetapkan sebagai syarat pencalonan.
 
"Ini sama sekali tidak berlaku surut dan tak perlu ditafsirkan ke mana-mana lagi seharusnya," ujarnya.
 
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan OSO soal syarat pencalonan anggota DPD yang harus mundur dari partai politik. Ketua Umum Hanura itu juga menang dalam sengketa pencoretannya sebagai bacaleg DPD di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
 
Baca: KPU Diminta Tak Melonggarkan Syarat untuk OSO
 
Dengan begitu, OSO masih bisa nyaleg DPD meski menjabat pengurus partai politik. Ini bertentangan dengan MK yang memutuskan Anggota DPD dilarang menjadi pengurus partai politik. Artinya, semua bakal calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus maupun fungsionaris partai saat mendaftar ke KPU.
 
Putusan itu berlaku setelah MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi Pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pads Juli 2018. MK menilai aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif