Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.

Ramai-ramai Kritik Pemilu Serentak

Pemilu pilpres 2019
Fachri Audhia Hafiez • 26 April 2019 04:08
Jakarta: Kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 kembali menyeruak. Sistem pemilu yang diterapkan saat ini dinilai banyak kekurangan dan penyelenggara pemilu turut menjadi korban.
 
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dara Adinda Nasution mengkritisi penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) yang bersamaan. Menurut dia, penggabungan pemungutan suara di hari yang sama telah menimbulkan diskursus.
 
"Dampaknya adalah memang diskursus yang ada di masyarakat lebih banyak ke pilpres. Pileg tidak seperti mendapatkan tempat yang sama gitu. Ini berbeda dibandingkan 2014 itu dipisah," kata Dara di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 25 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dara menilai partai-partai yang menjadi peserta pemilu 2019 tidak punya kesempatan untuk beradu gagasan. Topik capres-cawapres dinilai lebih ramai diperbincangkan.
 
"Kita harus melihat lagi apakah emang sistem pemilu yang disatukan antara legislatif dan eksekutif disaat yang bersamaan bagaimana dampak kedepannya," ujar Dara.
 
Senada, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan pemilu serentak membuat masyarakat condong ke partai politiknya ketimbang calon legislatif (caleg). Pemilih dinilai tidak secara mendalam mengenali sepak terjang caleg yang dipilih.
 
"Mengindikasikan kepada kita untuk pileg semangat demokrasinya enggak berkembang. Tapi itu boleh jadi terjadi karena memang pemilu serentak ini," ujar Ray.
 
Pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, perlu formula baru jika ingin kembali mengulang pemilu serentak pada 2024. Menurut dia, pilpres dan pileg idealnya dilaksanakan terpisah. Ini yang juga perlu jadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 
"Misal ada dua pilihan, kita mulai dengan pemilihan legislatif dulu baru pemilu eksekutif. Pilihan lain kemudian pemilu nasional dulu atau daerah. Nasional itu legislatif dan eksekutif. Kemudian daerah itu pilkada dan DPRD. Jadi tergantung pola mana yang bisa digunakan," beber Salang.
 
Selain itu, teknis operasional penyelenggara di level paling bawah yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS) perlu perhatian khusus. Ini menyangkut banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia usai gelaran pemilu.
 
"Itu karena korban dari begitu ruwetnya mekanisme perhitungan suara dan dokumen yang harus dikerjakan. Anda bayangkan kalau semuanya disatukan. Jadi harus dicari formula yang sederhana," pungkas Salang.
 

(SCI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif