Pencalonan OSO Dinilai Sah
Ketua Umum Partai Hanuran - Oesman Sapta Odang - Medcom.id/Gervin Nathaniel P
Jakarta: Pendaftaran Oesman Sapta Odang sebagai calon anggota DPD dinilai sah. Sebab, pendaftaran itu dilakukan sebelum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Kalau OSO mendaftarkan caleg DPD sebelum adanya putusan MK dan MA, maka pendaftaran tersebut memiliki validitas yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan," kata pakar hukum tata negara Indriyanto Seno Adji kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 15 November 2018.


Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu pun menilai putusan MK dan MA dalam konteks ini tak bertentangan. Menurut dia, keputusan MA hanya sebagai penegasan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) baru dapat diterapkan pada Pemilu 2024.

"Dalam pengertian ini, jadi substansi klausul UU yang diujimaterielkan ke MK maupun substansi klausul PKPU itu yang tidak bisa diberlakukan surut dan karenanya harus berlaku ke depan," ucap dia.

Pada Juli 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Anggota DPD dilarang menjadi pengurus partai politik. Artinya, semua bakal calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus maupun fungsionaris partai saat mendaftar ke KPU.
 
Putusan itu berlaku setelah MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi Pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan ini menuai pro dan kontra. Salah satunya Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) yang juga menjabat sebagai ketua DPD RI. Langkah OSO berbuah di MA. MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan OSO.



(LDS)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id