Predikat WTP Dinilai Hanya Formalitas
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono. Foto: MI/Angga Yuniar.
Jakarta: Politikus Golkar Dave Laksono menilai predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan daerah hanya formalitas. Keberadaan WTP dinilai tak menjamin kepala daerah bebas dari kasus korupsi.
 
"Ada WTP, itu hanya prosedural saja, tidak memberi jaminan kepala daerah itu bebas korupsi," kata Dave di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Oktober 2018.
 
Menurut Dave, kemajuan daerah tidak bisa dibaca dari predikat WTP yang diraih. Menurutnya, sumber daya manusia yang kuat harus menjadi tolak ukur utama dalam kesuksesan kepala daerah.
 
Banyak faktor kepala daerah bisa terjerat korupsi. Salah satunya, kata dia, akibat monopoli kekuasaan yang besar.
 
"Yang punya kuasa kepala daerah, yang pegang APBD. Diskresi kekuasaan bisa semena-mena, ganti kepala dinas, ganti pejabat," ujar Dave.

Baca: Kemendagri Klaim Jumlah Kepala Daerah Bermasalah Menurun


Faktor lainnya, kata dia, mahalnya ongkos politik agar bisa menjadi kepala daerah. Ini tidak bisa dilepaskan sebagai akibat banyaknya kepala daerah yang korup. Dia menyebut ada istilah cukup dikenal yakni '212'.
 
"Dua tahun pertama balikin modal, satu tahun untuk pembangunan, dua tahun berikutnya persiapan (periode kedua)," kata Dave.





(FZN)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id