Ketua tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) - MI/Susanto.
Ketua tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) - MI/Susanto.

BW Kukuh Bukti Baru Sama dengan Permohonan Awal

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Fachri Audhia Hafiez • 14 Juni 2019 10:04
Jakarta: Ketua tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), tetap yakin bukti pelanggaran sengketa pemilu yang diajukan belakangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai permohonan. Ia membantah itu sebagai bukti tambahan.
 
Hal itu disampaikan BW saat dikonfirmasi awak media mengenai bukti yang dibawa kubu 02 mengenai posisi jabatan cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin di BUMN. Ma'ruf Amin dinilai masih menjabat Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah.
 
Kubu 02 menilai Ma'ruf melanggar Pasal 227 huruf P Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan seorang bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan di mana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika dia sudah mencalonkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bukan penambahan, itu satu permohonan. Tidak ada dua penambahan. Satu permohonan dalam perbaikan," tegas BW di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
 
(Baca juga:KPU Akan Sampaikan Keberatan Perbaikan Permohonan Kubu Prabowo)
 
Kuasa hukum dan advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, menilai tambahan berkas yang diajukan oleh kubu 02 tidak sah bila melewati tanggal pendaftaran gugatan, 24 Mei 2019. Bila ada tambahan berkas gugatan yang diajukan setelah tanggal tersebut, TKN juga tak akan menerima itu.
 
Sebab, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tak mengatur masa perbaikan untuk PHPU Pilpres. Hanya tahapan untuk Pileg saja yang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan.
 
"Kami dengan keras akan menolak adanya perubahan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang dan hukum acara MK bahwa dalam hal sengketa pilpres ini permohonan itu tidak boleh dilakukan perubahan sama sekali," tegas Ketua Kuasa Hukum dan Advokasi TKN, Yusril Ihza Mahendra, Kamis, 13 Juni 2019.

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif