Ilustrasi Gedung Mabes Polri--MI/Ramdani
Ilustrasi Gedung Mabes Polri--MI/Ramdani

Polri Tepis Tudingan Tak Netral di Pilpres

Pemilu polri Sidang Sengketa Pilpres 2019
Kautsar Widya Prabowo • 14 Juni 2019 18:02
Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menepis tudingan tak netral di Pilpres 2019. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra menegaskan Korps Bhayangkara hanya berkepentingan mengawal jalannya Pemilu agar aman dan lancar.
 
"Dalam hal pengamanan penyelenggaraan tahapan pemilu sampai pelantikan (presiden dan wakil presiden terpilih). Kami independen, kita akan mengamankan. Kami tidak berpihak pada salah satu pasangan calon," tegas Asep di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Menurut Asep, Polri hanya berusaha semaksimal mungkin menjaga dan mengayomi masyarakat selama pesta demokrasi 2019 berlangsung. Bagi Asep, tudingan tak netral tidak tepat dilayangkan terhadap institusi Polri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Supaya penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019 dapat terselenggara dengan baik. Kami sama sekali tidak punya kepentingan (politik)," jelas Asep.
 
Baca: BIN dan Polri Dituding Tidak Netral
 
Sebelumnya, Kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri tidak netral di Pilpres 2019. Hal ini jadi salah satu dalil gugatan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Sikap tidak netral BIN dan Polri disebut menjadi bukti terjadinya kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
 
"Mudah untuk dipahami ketidaknetralan Polri dan BIN adalah bentuk kecurangan yang TSM, karena melibatkan aparatur negara, direncanakan, dan bersifat seluruh Indonesia," kata Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, dalam persidangan di Mahkamah Konstisusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Denny mengatakan, salah satu dugaan adanya pelibatan Polri yakni merujuk kepada keterangan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz, yang sempat mencuat di media. Kendati, AKP Sulman Aziz sejatinya telah mencabut pengakuannya.
 
"Meskipun pengakuannya itu dicabut, tidak berarti pengakuannya menjadi tidak benar," kata Denny.
 
Denny menyebut indikasi ketidaknetralan Polri lainnya yakni informasi kalau Korps Bhayangkara membentuk tim buzzer. Informasi ini, kata Denny, juga sudah banyak dimuat di media massa.
 
Indikasi lainnya, Denny menyebut Polri mendata kekuatan dukungan capres hingga ke desa. Pendataan itu disebut untuk mematangkan kekuatan dukungan sekaligus menguatkan strategi pemenangan pasangan petahana.
 

(AGA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif