Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin (kanan). Foto: MI/Susanto
Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin (kanan). Foto: MI/Susanto

KPU Diminta Tunduk atas Putusan MK

Pemilu pemilu serentak 2019
Achmad Zulfikar Fazli • 15 November 2018 16:30
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta untuk mengabaikan putusan lembaga peradilan lain, terkait polemik gugatan Oesman Sapta Odang (OSO). KPU harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota partai politk menjadi calon anggota DPD.
 
"KPU tetap harus tunduk kepada putusan MK. Putusan MK itu sama dengan konstitusi sendiri," ujar pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 15 November 2018.
 
Menurut dia, putusan MK tidak ada yang berlaku surut, sehingga bisa berlaku pada Pemilu 2019 ini. Apalagi, putusan MK pun keluar Juli 2018, sedangkan penetapan daftar calon tetap DPD RI pada September 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ya sekarang (berlaku untuk pemilu sekarang) karena putusan MK tertulis sekarang, itu jelas sekali putusan MK itu," tegas Irman.
 
Baca: OSO Menang di PTUN
 
Menurut dia, tak ada masalah bila KPU mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) dan PTUN yang mengabulkan gugatan OSO soal pencalonannya. Sebab, putusan MK final dan mengikat.
 
"Selama kita menghargai konstitusi putusan MK itu yang dipakai,"
 
Dia pun menyarankan KPU untuk menjadikan putusan MK sebagai sandaran hukum. Sehingga, KPU bisa segera memutuskan tidak memasukkan nama OSO ke dalam DCT. "Iya, pakai langsung putusan MK sebagai sandaran," tegas dia.
 
Pada Juli 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Anggota DPD dilarang menjadi pengurus partai politik. Artinya, semua bakal calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus maupun fungsionaris partai saat mendaftar ke KPU.
 
Putusan itu berlaku setelah MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi Pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 
Putusan ini menuai pro dan kontra. Salah satunya Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) yang juga menjabat sebagai ketua DPD RI. Langkah OSO berbuah di MA. MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan OSO.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif