Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari--MI/ M Irfan
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari--MI/ M Irfan

KPU Tak Mau Disebut Menolak Putusan PTUN

Pemilu pilkada serentak
Dian Ihsan Siregar • 02 Januari 2019 14:47
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah telah menolak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait daftar calon tetap (DCT) DPD yang telah ditetapkan. Semua keputusan KPU dapat dipastikan sesuai PTUN dan undang-undang (UU) yang berlaku.

"Tidak benar terlapor (KPU) menolak melaksanakan perintah putusan PTUN. Justru atas terbitnya surat, terlapor menunjukan, bahwa KPU menghormati keputusan PTUN Jakarta," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari ditemui dalam 'Sidang Lanjutan Dugaan Pelanggaran Administrasi Soal OSO' di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 2 Desember 2018.

KPU, kata Hasyim, telah menampung seluruh masukan yang ada, sebelum menjalankan putusan yang telah ditetapkan PTUN. Meski begitu, KPU dipastikan menaati juga putusan yang telah dihasilkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



"Menghormati putusan PTUN terlapor wajib menjalankan amanat undang-undang 45 sebagaimana tercermin putusan MK nomor 30," tegas Hasyim. Baca: Pengamat: Langkah Hukum Hanura Keliru

KPU dalam menangani pemilihan umum (Pemilu) pun tak boleh bertentangan dalam proses pencalonan DPD. "Makanya kita harus tunduk dengan UUD 1945 dan MK," jelas dia.

Tak hanya itu, Hasyim menganggap laporan yang diajukan Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) ke Bawaslu telah melewati waktu yang telah ditentukan. Dia mengaku, OSO telah menerima surat keputusan Bawaslu pada 10 Desember 2018.

Seharusnya surat itu diajukan kembali seminggu setelah surat keputusan diterima. "Faktanya surat KPU Nomor 1492 Tahun 2018 tanggal 8 Desember 2018 perihal pengunduran diri telah diterima telapor pada 10 Desember 2018. Laporan pelanggaran baru diterima Bawaslu pada 20 Desember 2018. Karena itu, dalil terlapor menerima surat tanggal 20 Desember 2018 adalah tidak benar. Secara prosedur laporan pelapor itu sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan," kata Hasyim.


(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi