Jaminan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Diapresiasi

Ilham wibowo 24 November 2018 18:04 WIB
pemilu serentak 2019
Jaminan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Diapresiasi
Suasana konferensi pers di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo
Jakarta: Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukan pengidap disabilitas mental ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) dinilai tepat. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari jaminan hak politik yang setara bagi setiap warga negara Indoensia. 

Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti mengatakan, hal tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aturan tersebut terus diperjuangan oleh Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas.


"KPU mendaftarkan orang dengan gangguan jiwa ini tidak ujug-ujug, ini sebagai pemenuhan yang diperjuangkan sejak lama oleh organisasi disabilitas," ujar Yeni dalam diskusi Media Center Bawaslu RI, Jl. M.H. Thamrin, No. 14, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 November 2018. 

Ia menegaskan, orang dengan gangguan kejiwaan merupakan bagian dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan oleh UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut dia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat jaminan penuh atas hak-haknya sesuai pasal di dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang disabilitas (Convention on the Rights of Person with Disability/CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Salah satu hak yang dicantumkan itu yakni berpartisipasi dalam Pemilu.

"Salah satunya adalah hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilu," ungkapnya. 

Organisasi-organisasi disabilitas di Indonesia telah bertahun-tahun berjuang untuk terlaksananya hak pilih bagi penyandang disabilitas. Advokasi secara intensif kepada KPU pun telah lama dilakukan untuk memastikan hal ini. 

Perjuangan ini mulai membuahkan basil dengan makin inklusifnya proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Terutama pada penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2014. 
 
Contohnya, kata dia, KPU menyediakan template kertas suara yang bisa digunakan oleh pemilih tuna netra dan penyediaan pendamping bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan. Kemudian, pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas, pelatihan bagi para petugas KPU/KPUD, memastikan penyandang disabilitas terdaftar sebagai pemilih, serta tempat pemungutan suara yang bisa diakses penyandang disabilitas juga menjadi perhatian. 

Baca: Penyandang Disabilitas Mental Bisa Didampingi Saat Nyoblos

"Sebagai bagian dari keberhasilan perjuangan gerakan disabilitas ini dimasukan pada tahun 2014, KPU mulai mendaftarkan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam Pemilu tahun 2014," tuturnya. 

Keputusan KPU berdasarkan surat Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/Xl/2018 merupakan langkah tepat yang selama ini menjadi keinginan kaum disabilitas. Karenanya, kebijakan pendaftaran penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam Pemilu 2019 harus diteruskan.

"Ditambah dengan upaya-upaya lainnya yang dapat mendukung penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak memilihnya dengan sebaik-baiknya, seperti dukungan psikologis, sosial dan pengobatan, sosialisasi, dan edukasi mengenai hak politik serta pengetahuan mengenai kepemiluan," tandasnya. 



(DMR)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id