Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens - MI/M Irfan.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens - MI/M Irfan.

Kasus Novel dan Penculikan Aktivis 98 Perlu Diangkat dalam Debat

Pemilu debat capres cawapres novel baswedan pilpres 2019
Arga sumantri • 15 Januari 2019 10:01
Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai kasus penculikan aktivis 98 perlu diangkat dalam debat publik perdana Pilpres 2019. Debat juga harus membahas kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
 
"Keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden," kata Boni di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Boni menganggap, kasus penculikan aktivis 98 selama ini kadung dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Makanya, komitmen Prabowo untuk menuntaskannya patut dipertanyakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Boni, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo juga harus tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis 98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya. "karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan," tutur dia.
 
Sementara terkait kasus penyerangan Novel, kata dia, memang terjadi di era pemerintahan Jokowi. Namun, beban sejarahnya berbeda.
 
(Baca juga:Debat Beradab)
 
"Kasus penghilangan paksa atas aktivis 98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi," tutur dia.
 
Saat ini, sudah ada dua lembaga yang bekerja di kasus Novel yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kepolisian. Komnas HAM telah memberikan rekomendasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel.
 
"Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk tim gabungan investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan," tegas dia.
 
Boni berharap Jokowi juga berani membentuk tim serupa untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, kasus ini masih terkatung-katung hingga sekarang.
 
Membiarkan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 98 tanpa solusi, komitmen, dan kerangka penyelesaian yang jelas, berbahaya bagi kekuasaan. Sebab, kata dia, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan.
 
"Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita," pungkas dia.
 
(Baca juga:KontraS: Isu HAM tak Cukup Dibahas Normatif)
 

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif