Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). MI/Susanto.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). MI/Susanto.

Bawaslu Harus Berbenah

Pemilu bawaslu
Faisal Abdalla • 05 Februari 2019 15:35
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya berbenah setelah dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu dinilai melakukan pelanggaran kode etik dalam menangani perkara dugaan mahar Rp1 triliun yang melibatkan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno.
 
"Yang pertama Bawaslu harus melakukan evaluasi di internal dalam hal upaya proses penanganan pelanggaran," kata Manager Pemantauan Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby kepada Medcom.id, Selasa, 5 Februari 2019.
 
Bawaslu dinilai tak bisa membuka kembali kasus dugaan mahar Sandiaga. Karena, kasus itu sudah terlanjur dinyatakan tak memenuhi unsur pelanggaran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Alwan mengatakan seharusnya Bawaslu tak boleh hanya mengandalkan keterangan pihak terkait saat mengusut kasus itu. Alwan menyebut Bawaslu sejatinya bisa mengonversi kasus ini menjadi temuan ketika tak berhasil mendapatkan keterangan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief sebelum dinyatakan tak memenuhi unsur pelanggaran.
 
Andi Arief merupakan pihak yang pertama kali menyampaikan informasi itu. Tapi, langkah itu tak diambil Bawaslu.
 
"Ini jadi evaluasi besar untuk Bawaslu, di mana amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, salah satunya memperkuat kewenangan hukum Bawaslu soal penanganan pelanggaran, kaerena putusannya sudah final dan mengikat," ungkapnya.
 
Dengan kewenangan yang diperkuat ini, publik mengawasi sejauh mana kekuatan Bawaslu dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu. Jika semua laporan dugaan pelanggaran, terutama yang berpotensi menjadi kasus besar, dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran, maka publik berhak mempertanyakan kekuatan kelembagaan Bawaslu.
 
Baca: Bawaslu Kena Semprit DKPP
 
Lebih lanjut, dia meminta Bawaslu semakin jeli dalam mengangani laporan. Apalagi, kontestasi pemilu semakin panas dan aksi saling lapor semakin marak dilakukan.
 
"Bawaslu perlu memilah dan memilih mana laporan yang benar-bensr ada dugaan tindak pidana pemilu dan mana yang sebatas tren saja," tandasnya.
 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi tertulis kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). DKPP menjatuhkan sanksi kepada Bawaslu terkait penanganan laporan dugaan mahar yang sempat dihembuskan wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat, Andi Arief pertengahan tahun lalu.
 
Dalam persidangan terungkap bahwa Andi Arief menyatakan bersedia diperiksa pada panggilan kedua. Namun karena saat itu dirinya berada di Provinsi Lampung, Andi meminta Bawaslu melakukan pemeriksaan di lokasinya berada atau diperiksa melalui sambungan WhatsApp.
 
Namun demikian, Bawaslu tidak memenuhi permintaan Andi dengan alasan terhambat administrasi dan jarak yang jauh. Menurut DKPP alasan ini tidak bisa dibenarkan.
 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif