Jaringan Advokat Penjaga NKRI (JAPRI) di DKPP - Medcom.id/Muhammad Al Hasan.
Jaringan Advokat Penjaga NKRI (JAPRI) di DKPP - Medcom.id/Muhammad Al Hasan.

Komisioner Bawaslu Dilaporkan ke DKPP

Pemilu pemilu serentak 2019
Muhammad Al Hasan • 06 Desember 2018 10:59
Jakarta: Anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo dan anggota komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Jaringan Advokat Penjaga NKRI (JAPRI). Keduanya dituduh melakukan pelanggaran kode etik terkait Reuni Akbar 212.
 
"Setelah aksi berlangsung muncul pernyataan pers dari Ibu Ratna dan Bapak Puadi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam aksi 212 itu, tidak ada pelanggaran pemilu," ujar Presidium Jaringan Pengawal JAPRI Abdul Fakhridz Al Donggowi di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Desember 2018.
 
Fakhridz menyebut pernyataan keduanya hanya melalui pemantauan di televisi. Padahal, kata dia, pemantauan semestinya dengan datang langsung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tapi kemudian mereka sebelum melakukan verifikasi langsung memberikan pernyataan pers terkait ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu," ujar Fakhridz.
 
(Baca juga:Komisioner Bawaslu Bantah Terburu-buru Memberi Komentar Reuni 212)
 
Dia menilai sikap keduanya gegabah dan terburu-buru. Bawaslu semestinya menunggu laporan, menelaah, memverifikasi dan mengumumkan secara resmi lewat prosedur organisasi yang berlaku.
 
JAPRI mencurigai ada keberpihakan dari Bawaslu terhadap aksi tersebut. "Penyelenggara harus profesional dalam bersikap dan bertindak, kami anggap mereka terburu-buru dan mereka terkesan dan tidak netral dalam hal ini, dan tidak profesional," tandas dia.
 
JAPRI berharap DKPP tegas terhadap Ratna dan Puadi. Laporan itu teregister di DKPP No.01-05/XII/PP.01/2018.
 

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif