Ketua KPU RI Arief Budiman - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Ketua KPU RI Arief Budiman - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Uang Pengganti Kampanye Tak Bisa Dibatasi

Pemilu dana kampanye pemilu serentak 2019
Dian Ihsan Siregar • 29 Januari 2019 12:58
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengirimkam surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pembatasan uang transportasi dan makan kepada masyarakat saat kampanye. Langkah itu diambil untuk mencegah korupsi.
 
Menanggapi hal itu, Ketua KPU RI Arief Budiman menyebut pihaknya tak bisa membatasi uang pengganti. Sebab, biaya makan dan transportasi di tiap daerah berbeda-beda.
 
"Sebetulnya sudah kita jelaskan dalam surat karena KPU kan tidak bisa, tidak dalam kapasitasnya untuk menentukan transportasi sekian kemudian makan sekian karena daerah itu punya harganya masing-masing," kata Arief di Gedung RRI, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk itu, kata dia, besaran uang pengganti harus disesuaikan dengan daerah masing-masing.
"Bayangkan dalam menentukan harga berapa uang transport di daerah A dengan B, itu ada mekanismenya. Jadi harus survei dan sebagainya, KPU tidak mungkin bisa melakukan itu," jelas dia.
 
(Baca juga:Bawaslu Cek Kesesuaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu)
 
Selama ini, KPU menentukan biaya transportasi dan makan di tingkat nasional menggunakan daftar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sedangkan di tingkat provinsi mengacu pada keputusan gubernur.
 
"Kalau tingkat kabupaten atau kota mengacu pada keputusan Bupati atau Wali Kota. Nah angka-angka itu yang kemudian kita gunakan untuk kita adopsi. Karena KPU tidak bisa mampu mengatur sendiri," kata dia.

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif