Pimpinan DPD Nilai MK Tidak <i>Fair</i>
Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis (Foto:Metrotvnews.com/Gervin Nathaniel Purba)
Jakarta:Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis mengatakan surat yang dilayangkan kepada presiden terkait keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan tanpa alasan. Menurutnya, putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 di atas telah melanggar Pasal 28I UUD 1945.

"Saya pribadi keberatan diberlakukannya sekarang. Struktur ketatanegaraan di Indonesia putusan MK final," kata Darmayanti saat dihubungi Medcom.id, Jumat 2 November 2018.


Kegelisahan bukan hanya dirasakan sejumlah anggota DPD yang kini duduk di parlemen, kata Darmayanti, banyak juga kader-kader partai di daerah yang mengundurkan diri pasca-putusan ini. MK sebagai lembaga hukum ketatanegaraan justru putusan dinilai politis.

"Mengapa diberlakukan tahun ini enggak fair juga. Harusnya kan mau direncanakan dari awal harus siap. Dari DPD itu keputusan kita, agak kurang bijak di situ (putusan MK)," tegas Darmayanti.

Baca: Salinan Putusan Gugatan OSO Disampaikan Minggu Depan

Sebelumnya, Surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah lembaga tinggi negara tersebar di kalangan pewarta. Pimpinan DPD RI meminta evaluasi keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK).

Surat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Dalam surat, pimpinan meminta evaluasi lantaran keputusan MK soal larangan anggota DPD aktif di kepengurusan partai politik.

Wakil Ketua DPD Nono Sampono membenarkan surat yang ia tandatangani. Nono mengklaim evaluasi MK juga diinginkan oleh DPR dan MPR.

"Jadi begini ya yang membuat pernyataan itu tidak hanya DPD, DPR juga membuat dan MPR juga. Tiga lembaga itu membuat. Jadi baru pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan lembaga peradilan direspons oleh tiga lembaga," ujar Nono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.

Nono mengaku surat evaluasi kepada lembaga yang dikepalai Anwar Usman itu, ia kirimkan langsung kepada Jokowi. Begitu pula surat dari DPR dan MPR sudah diberikan pada presiden pada 21 September lalu. "Surat tidak dikirimkan ke MK tapi ke Presiden dan semua lembaga," katanya.



(YDH)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id