Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.

Bawaslu Cecar Anies dengan 27 Pertanyaan

Pemilu pilpres 2019
Nur Azizah • 07 Januari 2019 18:43
Jakarta: Komisioner Bawaslu Kota Bogor mencecar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 27 pertanyaan. Hampir seluruh pertanyaan terkait kehadiran Anies dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Senin, 17 Desember 2018.
 
Anies diperiksa sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB. Setelan pemeriksaan, Anies memberikan klarifikasi terkait salam dua jari.
 
"Ada 27 pertanyaan yang tadi diberikan. Setelah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi jadi tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi," kata Anies di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 3018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anies mengaku seluruh pertanyaan yang diajukan terkait pidatonya dalam Konferensi Nasional Partai Gerindra. Dia juga mengklarifikasi soal salam dua jari yang diacungkannya dalam konferensi tersebut. Anies mengklaim apa yang diucapkannya sudah jelas. Bawaslu bisa menilai pidatonya.
 
"Waktu itu saya memberikan sambutan dan mereka menyampaikan videonya, lalu bertanya seputar itu dan saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu. Saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang sehingga tidak perlu saya menambahkan," terang dia.
 
Anies sebelumnya dilaporkan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) karena mengacungkan dua jari yang merupakan simbol pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 
Baca: Kasus Salam Dua Jari Anies Wewenang Bawaslu
 
Anies dituding melanggar Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 281 Ayat 1 UU Pemilu dinyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.
 
Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 
Ketiga, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 

 

(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif