Sidang dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Sidang dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

Kliping Berita Ditolak, BPN Sebut Bawaslu Tidak Adil

Pemilu pemilu serentak 2019
Candra Yuri Nuralam • 20 Mei 2019 12:15
Jakarta: Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Islamiati Fatwa, menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak adil dalam menangani laporannya. Bawaslu hanya memeriksa bukti tautan berita, tidak kepada saksi yang diberikan.
 
"Laporan kami tidak diteruskan karena saksi-saksi ini belum sempat ditanyakan, mestinya ada saksi. Kita sudah siapkan saksi yang belum diperiksa dan bagi saya ini tidak fair," kata Dian usai persidangan putusan di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019.
 
Menurut dia, sikap Bawaslu telah merugikan pihaknya. Dia juga menyayangkan pernyataan Bawaslu yang mewajibkan bukti mewakili setengah provinsi di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena kita sudah siapkan sejumlah dokumen. Misalkan, peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji ini dampaknya luas jadi tidak perlu menunggu 50 persen," ujar Dian.
 
Bawaslu memutuskan menolak laporan dari Dian atas tuduhan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan calon pasangan presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Bawaslu menilai bukti yang diberikan Dian tidak konkret.
 
"Bukti link berita tidak bisa berdiri sendiri, alat bukti lain surat video, bukti pelanggaran dilakukan, terhubung langsung ke terlapor," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam sidang putusan Bawaslu di Gedung Bawaslu Pusat.
 
Baca: Laporan Bemodal Kliping Berita BPN Ditolak Bawaslu
 
Bawaslu menilai tautan berita yang diberikan Dian bukan bukti autentik yang bisa menjadi acuan adanya kecurangan. Bukti ini juga dinilai tidak memenuhi syarat minimal pencantuman bukti tuduhan untuk kategori calon presiden. Bukti yang diberikan pelapor dinyatakan tidak mewakili setengah keseluruhan provinsi di Indonesia.
 
Dian melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi pada hari Jumat, 10 Mei 2019. Dian menilai selama kampanye, Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden dengan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS).
 
Dia menilai langkah Jokowi dengan menaikkan gaji PNS bertujuan untuk menarik suara. Langkah mantan Gubernur DKI itu dituding melanggar Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu (UU Pemilu) juncto Pasal 1 ayat 28 dan 29 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif