Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional-Koalisi Indonesia Kerja Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan (kanan). (Foto: MI/Ramdani)
Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional-Koalisi Indonesia Kerja Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan (kanan). (Foto: MI/Ramdani)

TPF Kecurangan Pemilu Dinilai Mendelegitimasi Bawaslu

Pemilu pemilu serentak 2019
Arga sumantri • 17 Mei 2019 16:36
Jakarta: Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, menilai, pembentukan tim pencari fakta (TPF) kecurangan pemilu tak perlu. Bila dipaksakan, TPF justru seolah ingin mendelegitimasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
 
"TPF itu juga merupakan delegitimasi kewenangan Bawaslu. Karena kewenangan pengawasan pemilu ada di Bawaslu, sesuai undang-undang," kata Irfan di Gedung Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019.
 
Irfan mengaku tak mengerti fungsi dari TPF. Ia justru curiga TPF hanya akal-akalan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menutupi perilaku curang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jangan mereka yang makan enak kita yang cuci piring. Jangan mereka yang diduga curang, disuruh kita untuk buat TPF," ujarnya.
 
Baca juga:Setara: Jangan Mengglorifikasi 'People Power'
 
Irfan melihat narasi yang sengaja dibangun BPN Prabowo-Sandi dalam wacana pembentukan TPF yakni kecurangan dilakukan kubu petahana. Padahal, kata dia, TKN Jokowi-Ma'ruf juga menemukan banyak kecurangan yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi.
 
"Saya sudah sampaikan ada juga kecurangan yang dilakukan mereka ada faktanya. Jangan mereka yang diduga masif curang mengajak kami ya enggak mau dong," jelasnya.
 
Sebelumnya, Direktur Lokataru Haris Azhar mengusulkan dibentuknya TPF kecurangan Pemilu. Tim yang disebut bersifat independen ini harus disepakati kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 
Koordinator Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, sepakat dengan usulan itu. Ia mendorong koalisi masyarakat sipil mengkonsolidasikannya.
 
"Kita menyambut baik, malah kita dorong supaya masyarakat sipil mengkonsolidasikan itu. Karena kita ini kurang kekuatan pihak ketiga," kata Sudirman Said di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2019.
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif