Fahri Kecam Janji PKS Hapus Pajak Motor
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Polda Metro Jaya. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Jakarta:Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengecam janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperjuangkan revisi undang-undang untuk menghapus pajak sepeda motor serta penerapan surat izin mengemudi (SIM) seumur hidup. Wacana PKS dianggap tak didasari riset.

"Ini mau berjuang buat siapa? Buat popularitas? Sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Justru kalau politik itu, politik perlindungan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 November 2018.


Menurut dia, ide PKS tak relevan diterapkan karena ada beberapa masalah yang akan ditimbulkan. Pasalnya, angka kecelakaan didominasi pengendara motor. Fahri memastikan angka tersebut semakin naik jika ide tersebut dilakukan.

Selain itu, wacana ini bertentangan dengan upaya pengendalian kendaraan bermotor. Negara berkembang seharusnya menekan jumlah kendaraan pribadi dan menggantinya dengan kendaraan umum. 

Fahri mencontohkan Singapura yang menerapkan pajak selangit bagi kendaraan bermotor. "Yang harus dilindungi itu adalah limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik," kata politikus PKS itu.

Dia juga mengkritisi partainya yang menilai pajak kendaraan bermotor roda dua yang tak signifikan. Sebaliknya, kata dia, seharusnya pajak motor dibuat lebih signifikan supaya masyarakat beralih ke kendaraan umum.

Baca:Wacana Penghapusan Pajak Motor Tak Rasional

PKS pun diminta tak hanya berkutat di lingkup yang kecil, sedangkan persoalan besar seperti infrastruktur dan kebijakan transportasi diabaikan. Fahri malah lebih simpati pada Presiden Joko Widodo yang berkomitmen mengedepankan pembangunan fasilitas kendaraan umum.

"Itu adalah penggunaan ruang publik untuk kepentingan privat. Itu kan maksudnya. Loh kok di balik sama PKS, bagaimana sih?" ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf menyebut penghapusan pajak sepeda motor tak akan mengganggu pemasukan APBD provinsi. Pasalnya, data beberapa provinsi menunjukkan pendapatan pajak sepeda motor hanya sekitar 7 hingga 8 persen dari APBD.





(OGI)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id