Koalisi Disabilitas tak Setuju Penghapusan Hak Pilih

Ilham wibowo 25 November 2018 01:31 WIB
pilpres 2019pemilu serentak 2019
Koalisi Disabilitas tak Setuju Penghapusan Hak Pilih
Perhimpunan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti. Medcom.id/ Ilham Wibowo
Jakarta:Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas tidak sepakat dengan inisiasi penghapusan orang dengan gangguan jiwa dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019. Padahal, kesetaraan hak memilih dan dipilih bagi warga negara ini telah lama diperjuangkan kaum disabilitas. 

"Kami kaget dan heran mengapa orang dengan ganguan jiwa ini jadi hal yang kontroversial. Perjuangan hak itu dari semua lini termasuk hak politik penyandang disabilitas," ujar Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti dalam diskusi di Media Center Bawaslu RI, Jl. M.H. Thamrin, No. 14, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 November 2018. 


Secara filosofis penyandang gangguan mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Termasuk hak politik khususnya dalam hal ini adalah hak memilih yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara. Kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau Undang-undang. 

"Sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan dan Undang-undang yang melarang penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak memilihnya dalam Pemilu 2019," tutur dia. 

Secara yuridis, lanjut dia, orang dengan gangguan jiwa termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama. Sehingga eksistensinya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. 

"Kalau ada kekhawatiran periksa saja Pemilu 2014 pilihannya mereka beda-beda. Pilihan di RS Jiwa  bisa memberikan argumen mengapa memilih si A dan B, saat ditanyakan pemilu itu penting. Ini bukan barang baru, sudah ada tahun 2014 dan dirayakan penyandang disabilitas," ucap Yeni. 

Yeni menabahkan tidak ada satu pun Ppal dalam UU Pemilu yang melarang penyandang disabilitas, termasuk penyandang gangguan mental untuk menggunakan hak memilihnya. Bahkan dalam pasal 5 UU Pemilu disebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

"Mereka yang berada di bawah pengampuan harus melalui ketetapan pengadilan, di keluarkan apabila ada pihak seperti keluarga terkait masalah kejiwaan. Perlu bukti dan saksi untuk hakim memutuskan orang dengan gangguan kejiwaan di bawah pengampunan. Tidak bisa semua orang di Panti Laras dikatakan tidak bisa memilih karena di bawah pengampuan, buktinya apa," tandas dia.

Polemik ini sebelumnya dilontarkan  Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad. Ia memandang orang yang mengalami gangguan jiwa bisa asal-asalan mencoblos dan tidak mengetahui siapa yang mereka pilih. Sedangkan, dalam UU Pemilu tidak ada eksplisit larangan tersebut.

"Orang dengan gangguan kejiwaan atau orang gila tidak seharusnya diberikan hak pilih. Meskipun tidak diatur secara tegas dalam UU Pemilu, tetapi dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHPerdata) secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam Pemilu," kata Dasco.

Menurut Dasco, menggunakan hak pilih adalah aktivitas pelaksanaan hak hukum yang amat penting karena menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negara. Jika orang gila diberi hak pilih, kata dia, hasil pemilu bisa diragukan kualitasnya.

Pada akhirnya, kata Dasco, bila orang gila memilih bisa terjadi pelanggaran asas pemilu jujur dan adil. Baginya, orang dengan gangguan kejiwaan tidak seharusnya diberikan hak pilih.

"Yang paling membahayakan, pemberian hak pilih kepada orang gila akan memberi peluang terjadinya manipulasi. Bisa saja orang gila tersebut diarahkan atau diwakili untuk memilih partai atau paslon tertentu karena mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan," tukas Dasco.




(SCI)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id