Ketua KPU Arief Budiman - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Ketua KPU Arief Budiman - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

KPU Usul Masa Kampanye Pilkada 2020 Jadi 71 Hari

Pemilu PIlkada Serentak 2020
Faisal Abdalla • 17 Juli 2019 16:10
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan durasi masa kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 menjadi 71 hari. Ini merespons usulan Komisi II DPR yang meminta masa kampanye pilkada diperpendek.
 
"Kemarin dari 81 hari, seingat saya menjadi 71 hari," kata Ketua KPU Arief Budiman di sela sidang gugatan Pileg 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.
 
Arief menyebut KPU tak bisa memperpendek lagi masa kampanye di bawah 70 hari. KPU khawatir kampanye terlalu pendek akan mengganggu tahapan, jadwal, dan program lainnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mencontohkan dalam tahapan pilkada bisa saja ada pihak-pihak yang mengajukan sengketa karena dinyatakan tak memenuhi syarat sebagai calon. Arief menilai proses sengketa itu bisa memakan waktu lebih dari 70 hari.
 
"Makanya kita tidak bisa juga mengurangi di bawah 70 hari. Takut nanti sengketa itu putusannya melampaui hari pemungutan suara. Kan merepotkan," ujarnya.
 
Sebaliknya, Arief berpendapat yang seharusnya direvisi aturan yang menyebut masa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan paslon. Arief menilai masa kampanye bisa leluasa diperpendek apabila jarak antar penetapan calon dan masa kampanye cukup panjang.
 
(Baca juga:KPU Kirim Draf Aturan Pilkada ke Kemenkumham)
 
"Problemnya itu diatur di undang-undang, bukan diatur oleh KPU. Kalau pasal itu tidak ada misalkan diganti kampanye (dimulai) dua bulan setelah penetapan (calon), ya kampanyenya (bisa) sedikit (pendek)," tutur Arief.
 
Komisi II DPR RI mengusulkan masa kampanye Pilkada Serentak 2020 diperpendek. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan waktu kampanye selama 81 hari.
 
KPU sudah mengirimkan rancangan PKPU tahapan Pilkada 2020 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) untuk diundangkan. Arief menyebut dalam rancangan itu, pemungutan suara pilkada tetap pada rencana awal, yaitu Rabu, 23 September 2020.
 
Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan usulan disampaikan berkaca pada pengalaman pemilu sebelumnya. Masa kampanye yang panjang memiliki dampak negatif di masyarakat.
 
"KPU sudah bekerja keras dari 93 hari sekarang menjadi 81 hari. Tapi kami bilang lebih pendek lagi. 60-70 hari, sudah lebih dari cukup," kata Mardani di sela rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan draft PKPU Pilkada 2020, di ruang rapat Komisi II Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.
 
Politikus PKS itu menilai usulannya tidak melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sebab, dalam regulasi hanya mengatur waktu dimulainya kampanye dan pencoblosan.
 
"Tidak melanggar karena tiga hari setelah ditetapkan, boleh kampanye. Tiga hari sebelum pencoblosan kan hari tenang. Nah, Kita panjangin pada waktu persiapan, dipanjangin supaya sesuai. Tidak melanggar," ujarnya.
 
(Baca juga:KPU-Bawaslu Belum Berbincang soal e-Rekap)

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif