Dewan Penasehat Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.
Dewan Penasehat Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

People Power Amien Rais Mengingkari Amandemen UUD

Pemilu pemilu serentak 2019
Achmad Zulfikar Fazli • 25 April 2019 19:52
Jakarta: Pernyataan politikus Partai Amanat Nasional (Amien Rais) soal menggerakkan massa atau people power dinilai mengingkari empat amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasalnya, people power tak ada di dalam konstitusi.
 
"Amandemen 1, 2, 3, 4 itu tidak memuat people power dan amandemen itu ada saat ketua MPR-nya Bapak Amien Rais," kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja dalam diskusi publik di RM Mbah Jingkrak, Jakarta Timur, Kamis, 25 April 2019.
 
Menurut dia, langkah Amien bila melakukan people power tidak menghina amandemen UUD 45. Namun, hal itu menujukan Amien tak taat hukum dalam menghadapi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bagja menilai ada langkah konstitusional yang bisa ditempuh ketimbang membuat gerakan. Dia menyarankan Amien menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila tak sepakat dengan hasil pesat demokrasi lima tahunan ini.
 
"Ada kanal melayangkan gugatan ke MK. Jalankan itu," ucap dia.
 
Dia pun tak masalah bila ada demonstrasi saat proses hukum berjalan. Pasalnya, demonstrasi diperbolehkan oleh undang-undang."Bawaslu tiap minggu didemo empat kali ya enggak apa-apa. Kita tetap dengan proses yang ada," kata dia.
 
Sementara itu, pengamat politik Karyono Wibowo menganggap people power sebagai mimpi di siang bolong. Dia tak yakin hal itu akan terjadi.
 
Karyono menjelaskan ada syarat untuk melakukan people power, yakni terjadi pertemuan antara faktor objektif dan subjektif. Hal ini meliputi pembungkaman kebebasan berpendapat, kondisi krisis ekonomi, dan munculnya tokoh yang dianggap mampu melakukan perubahan.
 
Baca: MA: 'People Power' di Luar Koridor Hukum
 
Namun, Karyono menilai syarat itu tak terpenuhi. Dia pun menganggap Amien mengeluarkan pernyataan itu lantaran terbawa suasana dalam persaingan perebutan kekuasaan.
 
"Karena didorong syahwat kekuasaan, terdoronglah people power itu. Kalau kemudian people power dimaknai seperti itu, misalnya gerakan massa, tidak akan terjadi," pungkas dia.
 
Amien Rais sempat mengancam mengerahkan people power ketimbang ke MK bila ada kecurangan pada Pemilu 2019. Amien menyebut mekanisme penyelesaian di MK sia-sia.
 
"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK. Enggak ada gunanya, tapi kita people power. People power sah!," ucap Amien, Minggu, 31 Maret 2019.

 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif