Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Vicent Mariano - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Vicent Mariano - Medcom.id/Faisal Abdalla.

Difabel Ingin Ada Perwakilan di Legislatif

Pemilu pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 14 Februari 2019 16:14
Jakarta: Kelompok Penyandang Disabilitas mengusulkan aturan mengenai kuota minimal penyandang difabel dalam badan legislatif. Usulan itu rencananya akan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 
"Kami ingin KPU membentuk peraturan kepada parpol untuk menyediakan kuota minimal bagi penyandang disabilitas, baik itu DPR dan DPRD. Kami juga ingin KPU beri kuota DPD kepada penyandang disabilitas," kata Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Vicent Mariano dalam acara simulasi pemungutan suara penyandang difabel di Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019.
 
Vincent mengatakan aturan kuota minimal bagi penyandang disabilitas dapat merujuk pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasal menyatakan pemerintah, pemerintah daerah, badan ussaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Vincent berharap kuota dua persen itu dapat diterapkan dalam di badan legislatif.
 
(Baca juga:Barista Disabilitas Terobos Stigma Keterbatasan)
 
Dia menilai pengaturan kuota minimal penyandang disabilitas ini penting untuk menghindari penyandang disabilitas sekadar objek. "Selama ini penyandang disabilitas dijadikan objek, hanya untuk milih, tetapi tidak diberi kesempatan untuk dipilih jadi caleg," ujar dia.
 
Meski begitu, Vincent menyadari usulan ini sudah tidak mungkin diterapkan pada Pemilu 2019. Dia berharap ke depan KPU serius mempertimbangkan usulan ini untuk diterapkan pada Pemilu berikutnya.
 
"Saya akan memperjuangkan itu. Saya berencana beraudiensi (dengan) KPU. Jangan hanya melindungi hak pilih, tapi hak dipilih juga. Karena setiap insan manusia punya hak yang sama. Apalagi UU Disabilitas memberikan hak kepada kami untuk berpolitik," kata dia.
 
(Baca juga: Impian Anggiasari Perjuangkan Kaum Disabilitas di DPR)

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi