TKN Menilai Ada Anomali pada DPT 2019

Damar Iradat 16 November 2018 16:07 WIB
pilpres 2019
TKN Menilai Ada Anomali pada DPT 2019
Wakil Direktur Departemen Saksi TKN-KIK I Gusti Putu Artha--Medcom.id/Damar Iradat.
Jakarta: Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja menyoroti soal jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Kenaikan angka DPT dari Pemilu 2014 ke 2019 dinilai tidak signifikan.

Wakil Direktur Departemen Saksi TKN-KIK I Gusti Putu Artha mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri harus bisa menjelaskan masalah tersebut. Pasalnya, ketiga institusi ini dinilai memiliki kewenangan dalam penetapan DPT.


“Beberapa catatan yang bisa kita sampaikan adalah tugas KPU, Kemendagri, dan Bawaslu jelaskan kepada kita soal DPT relatif stagnan ketimbang pilpres 2014,” ucap Putu di posko pemenangan Jokowi-Ma’ruf, Jakarta Pusat, Jumat, 16 November 2018.

Baca: DPT Pemilu 2019 Sebanyak 187 Juta Jiwa

Ia menjelaskan kenaikan jumlah angka DPT dari setiap pemilu seharusnya meningkat secara signifikan. Ia mencatat, pada Pemilu 2004, jumlah DPT mencapai angka 150.644.184, angka tersebut kemudian meningkat sebanyak 25 persen pada Pemilu 2009 yang mencapai 176.367.056.

Kemudian, pada Pemilu 2014 jumlah DPT mencapai 188.268.423. Angka itu naik sebesar 7 persen atau naik sejumlah 11.901.367 suara.

Sementara itu, pada Pemilu 2018, jumlah DPT tahap perbaikan dua baru mencapai 189.144.900. Angka itu hanya naik 0,46 persen dari 2014 atau hanya naik 876.477 DPT.

"Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya ini menjadi anomali. Seolah-olah lima tahun itu tidak terjadi penambahan jumlah DPT. Oleh karena itu, kami sangat berkepentingan mendapat penjelasan stagnansi jumlah DPT ini," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan KPU, Bawaslu, dan Kemendagari untuk bisa menginventarisir potensi masalah yang berkaitan dengan jumlah DPT. Ia mengingatkan agar ketiga institusi memerhatikan hal tersebut.

“Ada potensi persoalan, katakanlah pelayanan e-KTP. Itu capres kami yang dirugikan. Karena apa? Karena warga di pinggiran tidak terlayani dengan baik. Atau bisa juga karena faktor lain karena faktor politik misalnya,” jelas Putu.

Bawaslu sebelumnya telah memberikan kesempatan KPU dalam penyempurnaan DPTHP-2. Beragam kendala yang dihadapi perlu dibenahi.

Hasil rekomendasi DPTHP-1 pascapenetapan pada 16 September 2018 mestinya dirampungkan KPU pada hari ini, Kamis, 15 November 2018. Namun enam dari 34 provinsi meminta tambahan waktu terkait kendala yang dihadapi dari proses rekapitulasi data.



(YDH)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id